<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam menjamin hak restitusi bagi korban kekerasan seksual melalui tinjauan yuridis. Masalah utama yang diangkat adalah bagaimana transformasi norma dalam UU TPKS mampu mengatasi kendala eksekusi ganti rugi yang selama ini terhambat oleh keterbatasan finansial pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS membawa pergeseran paradigma menuju victim-oriented justice melalui inovasi hukum seperti penyitaan aset pelaku pada tahap penyidikan dan pembentukan Dana Bantuan Korban (Victim Trust Fund). Namun, efektivitasnya di lapangan masih dibayangi tantangan standarisasi penghitungan kerugian non-materiil dan koordinasi antar-lembaga penegak hukum. Simpulannya, meskipun UU TPKS memberikan landasan normatif yang progresif, keberhasilan pemulihan hak korban sangat bergantung pada peraturan pelaksana yang rigid dan integritas aparat dalam memprioritaskan restitusi sebagai bagian integral dari pemidanaan.]]>
Copyrights © 2026
