Implementasi Kebijakan Perpajakan PPN 12% terhadap Daya Beli Masyarakat di era ekonomi Digital

Widya Satria Ayu Widodo (Universitas Muhammadiyah Ponorogo)
Yusuf Adam Hilman (Universitas Muhammadiyah Ponorogo)

Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja
Vol. 4 No. 2 (2025): Oktober 2025

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dalam rangka pembiayaan pembangunan nasional. Namun, kebijakan ini menimbulkan berbagai dampak ekonomi, terutama terhadap daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka untuk menganalisis dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat daerah, sektor UMKM, serta stabilitas ekonomi nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa kenaikan PPN berpotensi meningkatkan harga barang dan jasa, menurunkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, serta memperlebar kesenjangan ekonomi antara daerah dan perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan mitigasi seperti subsidi barang pokok, insentif untuk UMKM, penguatan infrastruktur distribusi, dan perlindungan sosial untuk mengurangi dampak negatif kebijakan ini. Dengan pendekatan kebijakan fiskal yang lebih inklusif dan responsif, diharapkan penerimaan negara dapat meningkat tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.