<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum terkait kepemilikan tambang oleh asing di Indonesia serta menilai dampaknya terhadap kepentingan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta publikasi ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan tambang oleh asing diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, serta aturan terkait penanaman modal. Perusahaan asing wajib berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang berkedudukan di Indonesia dan tunduk pada ketentuan divestasi saham minimal 51% kepada pemerintah atau badan usaha nasional. Dampak positif kepemilikan asing meliputi transfer teknologi, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi terhadap pendapatan negara. Namun, terdapat pula dampak negatif seperti potensi eksploitasi sumber daya alam, ketergantungan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan ketidakadilan distribusi keuntungan. Kesimpulannya, kepemilikan tambang oleh asing tidak dapat serta-merta dianggap sebagai bentuk penjajahan, melainkan sebagai konsekuensi dari keterbukaan investasi yang memerlukan regulasi ketat dan perlindungan kepentingan nasional]]>
Copyrights © 2025
