<![CDATA[Abstrak Penelitian ini menganalisis kedudukan upah pekerja sebagai hutang pada perusahaan pailit dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 177 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 serta tinjauannya dalam fiqih muamalah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menekankan kepastian hukum melalui penerapan klasifikasi kreditur dalam hukum kepailitan. Upah pekerja ini secara normatif diakui sebagai kreditur preferen, namun dalam praktiknya masih dipengaruhi oleh prioritas kreditur separatis, sehingga perlindungan hukum bagi pekerja masih belum sesuai dengan isi ketentuan UU Ketenagakerjaan yang menegaskan tentang perlindungan hukum bagi pekerja. Perspektif fiqih muamalah menegaskan bahwa upah merupakan hak dalam akad ijarah yang wajib dipenuhi secara adil berdasarkan prinsip al-‘adl dan azas keadilan. Oleh karena itu, diperlukan penyelarasan antara azas keadilan ini untuk menjamin perlindungan pekerja tersebut. Keywords: kepailitan, fiqih muamalah, upah pekerja. Abstract This study analyzes the legal position of workers’ wages as bankruptcy estate debts in Supreme Court Decision Number 177 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 and examines it from the fiqh muamalah perspective. The research applies a normative juridical method using statutory and conceptual approaches through literature review. The findings indicate that the Supreme Court emphasized legal certainty by applying creditor classification principles under bankruptcy law. Workers’ wages are normatively recognized as claims of preferred creditors; however, in practice, their fulfillment is still influenced by the priority of secured (separatist) creditors. As a result, legal protection for workers has not yet fully aligned with the provisions of the Manpower Law, which emphasize the protection of workers’ rights. From the perspective of fiqh muamalah, wages constitute a right arising from an ijarah contract that must be fulfilled fairly based on the principle of al-‘adl (justice) and the broader principle of equity. Therefore, harmonization of these principles of justice is necessary to ensure adequate protection for workers. Keywords: bankruptcy, fiqh muamalah, workers’ wages. ]]>
Copyrights © 2026
