Tulisan ini menganalisis dialektika penyusunan kebijakan pembebasan iuran sampah bagi kelompok masyarakat miskin ekstrem di Kota Makassar dengan menggunakan metode studi literatur. Fokus kajian diarahkan pada dinamika ide, kepentingan, dan relasi kekuasaan yang membentuk proses perumusan kebijakan, khususnya dalam konteks ketegangan antara kebutuhan fiskal daerah dan tuntutan keadilan sosial. Kerangka dialektika Hegelian digunakan untuk membaca proses kebijakan melalui tiga tahapan: tesis, pertentangan antara kepentingan ekonomi pemerintah daerah; antitesis, yakni resistensi masyarakat miskin ekstrem yang menilai iuran sampah sebagai beban struktural yang menghambat akses terhadap layanan dasar; serta sintesis, yaitu lahirnya model kebijakan pembebasan iuran yang berbasis diferensiasi, targeting, dan jaminan akses layanan bagi kelompok paling rentan. Hasil tulisan menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya merupakan respons administratif, tetapi refleksi dari transformasi orientasi pemerintah daerah menuju sistem layanan persampahan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Tulisan ini menegaskan bahwa dialektika politik memainkan peran signifikan dalam membentuk inovasi kebijakan lokal, sekaligus memberikan kontribusi konseptual bagi kajian keadilan sosial dan reformasi layanan publik di Indonesia.
Copyrights © 2026