<![CDATA[Fenomena kriminalisasi guru dalam pelaksanaan fungsi pendisiplinan peserta didik menunjukkan lemahnya mekanisme penyelesaian konflik di lingkungan satuan pendidikan. Penelitian ini bertujuan merumuskan kebijakan internal satuan pendidikan berbasis restorative justice sebagai instrumen pencegahan kriminalisasi guru. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap regulasi, literatur ilmiah, serta kasus-kasus kriminalisasi guru yang dianalisis secara preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola internal sekolah menyebabkan konflik antara guru, siswa, dan orang tua cenderung diselesaikan melalui jalur pidana tanpa optimalisasi mekanisme dialogis dan restoratif. Padahal, regulasi nasional telah memberikan ruang bagi satuan pendidikan untuk membentuk mekanisme penyelesaian konflik internal melalui tata tertib, SOP, dan penguatan tata kelola sekolah. Penelitian ini menawarkan model kebijakan internal berbasis restorative justice melalui pembentukan SOP penyelesaian konflik, perumusan batas tindakan pedagogis, serta institusionalisasi Tim Restorative Justice Sekolah (TRJS) yang melibatkan organisasi profesi guru. Kebijakan tersebut menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium sekaligus memperkuat perlindungan profesi guru dan hak peserta didik secara proporsional. Keywords: kebijakan internal, satuan pendidikan, restorative justice; kriminalisasi]]>
Copyrights © 2026
