Keadilan
Keadilan: Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung, telah ada sejak tahun 2006 dengan menerima 8 naskah hasil penelitian dan pemikiran kritis mengenai kajian bidang ilmu hukum setiap edisinya. Namun karena terdapat berbagai kendala mengalami ketidakaktifan selama beberapa tahun. Mulai tahun 2012 terbit kembali, namun dalam edisi cetak. Revitalisasi dilakukan agar dapat mempertahankan publikasi periodiknya, meningkatkan kualitas sebagai sumber referensi hukum yang memenuhi syarat, maka mulai edisi februari 2021 Keadilan Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum dipublikasikan secara online dapat diakses pada situs web. Edisi cetak diterbitkan pada akhir periode publikasi. Pada penerbitan edisi ini terdapat beberapa perubahan format penulisan, perubahan tim editor, serta perubahan jumlah naskah yang diterbitkan yaitu 5 naskah dalam setiap edisinya. Keadilan Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum adalah anggota Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia (APJHI). Keadilan: Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum terbit dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Setiap terbit menerima 5 naskah hasil penelitian dan pemikiran kritis mengenai kajian bidang ilmu hukum. Artikel yang diterbitkan merupakan opini dan argumentasi dari masing-masing penulis, bukan sebagai perwakilan dari tim editor maupun pendapat fakultas. Keadilan: Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum mengundang para akademisi, peneliti serta praktisi untuk menerbitkan artikel hasil penelitian maupun pemikiran di bidang hukum dari berbagai perspektif untuk diterbitkan sehingga dapat dibaca dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan hukum.
Articles
106 Documents
<![CDATA[HARMONISASI HUKUM DAN TEKNOLOGI DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 BERKAITAN DENGAN PANCASILA SEBAGAI FUNDAMENTAL NORM ]]>
<![CDATA[Topan Indra Karsa]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 17 No 1 (2019): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hukum Selalu tertinggal dengan Teknologi setelah Negara Jerman Menggaungkan Revolusi Industri 4.0 yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Ini termasuk sistem cyber-fisik, Internet of Things (IoT), komputasi awan dan komputasi kognitif. Penelitian Ini menggunakan Socio Legal. Pendekatan socio legal digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan dan hukum yang berbasis sosiologi hukum. Sementara itu pendekatan penelitian socio legal adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana dampak dari hukum itu sendiri Hasil penelitian Hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Dalam Sistem Hukum yang baik tidak boleh terjadi pertentangan-pertentangan atau tumpang tindih diantara bagian-bagian yang ada. Jika pertentangan atau kontradiksi tersebut terjadi, sistem itu sendiri yang menyelesaikan hingga tidak berlarut. Tujuan dari pembaharuan hukum sendiri jelas harus terarah pada usaha pembentukan sistem hukum nasional dan hukum yang responsif pada kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan. Dengan begitu kegiatan pembaharuan hukum mempunyai arti yang luas, yang bergerak merefleksikan perubahan-perubahan baik dari segi politik. Pancasila merupakan pemersatu bangsa. Dari sini kita bisa melihat bahwa semua tindakan-tindakan yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, termasuk juga yang dilakukan dengan perantaraan teknologi berarti telah melukai Pancasila. Kelima sila dalam dasar Negara kita bukanlah hanya untaian kalimat-kalimat kosong yang hanya akan menghiasi buku-buku pelajaran. Lambang Burung Garuda Pancasila bukan pula hanya sekedar pajangan yang wajib menghiasi dinding setiap rumah. Justru yang harus kita sadari adalah bahwa dengan adanya Pancasila maka seluruh elemen bangsa ini yang sangat beragam, akan dapat disatukan termasuk ketika kita semakin akrab dalam menggunakan teknologi pada kehidupan kita.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN JAKSA AGUNG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-VIII/2010 DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM ]]>
<![CDATA[Ahadi Fajrin Prasetya]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 17 No 2 (2019): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/keadilan.v17i2.266
<![CDATA[This writing aims to determine the basis for the consideration of the decision of the Constitutional Court Number 49/PUU-VIII /2010 on Article 22 Paragraph (1) letter d of Law Number 16 Year 2004 in the legal state prespective and to know the legal consequences of legal actions by the Attorney General before and after The Constitutional Court's decision. Using normative juridical research methods with prescriptive analysis. The conclusion of this writing is that the decision making number 49/PUU-VIII /2010 is based on the provisions of laws and regulations relating to the Constitutional Court, witnesses and experts presented by the petitioner and the government. The legal consequences of the Attorney General's actions prior to the Constitutional Court decision regarding the issuance of policies that brought legal consequences to the applicant in decision Number 49/PUU-VIII/2010 were valid and after the Constitutional Court decision, the position of Attorney General Hendarman Supanji was declared invalid, but the verdict could still be made Rejudicial review if there are constitutional reasons as regulated in the Regulation of the Constitutional Court Number 6 of 2005 concerning Guidelines for Procedures in Judicial Review Cases. Keywords : The Majestic Prosecutor Position, Decision Of The Constitusional Court, Legal State]]>
<![CDATA[PERKEMBANGAN PARADIGMA DEMOKRASI PANCASILA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Topan Indra Karsa]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 17 No 2 (2019): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/keadilan.v17i2.269
<![CDATA[The purpose of this research is to explore the history and process of development and application of Pancasila democracy in Indonesia. The concept of Pancasila democracy in legal development in Indonesia is based on kinship and mutual cooperation aimed at the welfare of the people, which contains elements of religious awareness, based on truth, love and noble character, has an Indonesian personality and is sustainable. The research method used is normative legal research using library materials. The development of democracy experiences fluctuations that affect the joints of social life. The implementation of Pancasila democracy in Indonesia is characterized by religious nationalism, not secular nationalism. The concept of Pancasila democracy does not originate from the notion of individualism that has developed in the west, although it cannot be denied that liberal values that shape democracy in the west, such as equal rights for citizens, freedom of opinion as the main pillar of democracy have a strong influence on the enrichment of Pancasila democracy. Keywords : Democracy, Pancasila, Legal Development]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM CYBERCRIME DAN PEMBUKTIAN YURIDIS DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL ]]>
<![CDATA[Dwi Nurahman]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 17 No 2 (2019): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/keadilan.v17i2.270
<![CDATA[This writing is oriented to find out how the legal aspects of evidence on cybercrime in the national criminal law system and law enforcement policies against cybercrime. The method uses is normatif legal research. Based on the results of the study it can be seen that the legal aspects of proving cybercrime have been strictly regulated in several laws and regulations in positive law in Indonesia. Provisions regarding Cybercrime are also regulated in international regulations without reducing the opportunity for each individual to continue to develop creativity in developing information technology. Law enforcement policies against cybercrime are carried out with a penal and non-penal approach. Seen from the point of view of criminal policy, efforts to overcome cybercrime certainly cannot be done partially with criminal law (penal), but must also be taken with an integral/systemic approach as well as a preventive approach (non-penal). Keywords : Policy; Law enforcement; Cybercrime; Proof; National Criminal Law System]]>
<![CDATA[IMPLIKASI KEWAJIBAN PELAKSANAAN PATEN TERHADAP PENYELENGGARAAN ALIH TEKNOLOGI ]]>
<![CDATA[Radhyca Nanda Pratama]]>;
<![CDATA[Dilla Nurfiana Astanti]]>;
<![CDATA[Muh Ali Masnun]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 17 No 2 (2019): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/keadilan.v17i2.271
<![CDATA[Technology has a central role in accelerating the development of a country. The need for technology is pursued through a technology transfer process. The purpose of this study was to analyze the implications of patent obligations on the implementation of technology transfer in relation to the principle of property law, namely the droit de suite. This research uses legal research methods using primary and secondary legal materials. The approach used is a statutory approach) and a conceptual approach to be analyzed in depth with a prescriptive method. The results of the research show that the provisions referred to in Article 20 of the Patent Law require special exemptions for patent holders in the form of Institute of Science and Technology in order to carry out obligations related to making products or using processes in Indonesia to support technology transfer. The recommendation from this research is that there is a need for an exception to Article 20 of the Patent Law, by providing room for foreign patent holders not to immediately fulfill the obligations in Article 20 of the Patent Law or to make amendments (amendments) to these provition. Keywords : Implications, Patents, Technology Transfer.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH POTONG HEWAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Irnawati]]>;
<![CDATA[Rhenny Ratnawati]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 17 No 2 (2019): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/keadilan.v17i2.272
<![CDATA[The purpose of writing this article is to understand the legal protection for people against the management of slaughterhouse waste in Indonesia. Animal slaughterhouse management waste is waste resulting from the cutting process and if not managed properly will have an impact on the surrounding environment. Pollution of animal slaughterhouse waste management can occur if not properly managed. The method of approaching research is normative juridical. The results of the study provide an answer that the protection of the law against the community is a fundamental thing to be accommodated by the surrounding government. Waste management is an absolute thing done by the state to ensure the good survival of the people in Indonesia. Keywords : legal protection, community, waste management, slaughterhouse]]>
<![CDATA[HAMBATAN PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS TAHU SUMEDANG SEBAGAI ASET POTENSIAL DAERAH ]]>
<![CDATA[Yudha Agung Nugraha]]>;
<![CDATA[Imam Haryanto]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 18 No 1 (2020): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/keadilan.v18i1.289
<![CDATA[The purpose of this paper is to examine the barriers to registering geographic indications of Sumedang as potential regional assets. The research method used in the research is normative juridical research which means that it is carried out by examining library materials or secondary materials, then analyzing issues concerning Geographical Indications and their benefits to the area of origin. The results of the analysis raise 2 themes discussed here, barriers to registering geographical indications of Sumedang tofu, as well as the impact on product listing as geographic indications. A study of these two themes is very useful in understanding the importance of registering geographic indications as well as the benefits generated by protecting Geographical Indications. Keywords : Geographical Indications, Sumedang, Benefits of Geographical Indications]]>
<![CDATA[EKSISTENSI HUKUM WARIS ADAT PADA SISTEM KEKERABATAN PATRILINEAL DI KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ]]>
<![CDATA[Agustina Dua Osa]]>;
<![CDATA[Gisela Nuwa]]>;
<![CDATA[Abdulah Muis Kasim]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 18 No 1 (2020): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/keadilan.v18i1.290
<![CDATA[The purpose of this research is to find out and explain the implementation of customary inheritance law and the process of inheritance dispute resolution based on the prevailing traditional inheritance law in Sikka Regency. This study used a qualitative approach to data collection using structured interviews, semi-structured, and observation. The sampling technique used in this study was snowball sampling. The data source used is primary data from interviews with 10 informants who are elders and administrators of village customary institutions in several villages in Sikka district. As for the results of the study, the situation describes the implementation of customary inheritance law in the patrilineal kinship system in Sikka Regency in that the distribution of land inheritance is given full power to the boys so that the distribution amount is different from the disabled children, while the dispute resolution process is based on negotiations after there is no resolution. deliberations to reconcile the disputing parties by the Village Traditional Institution and the Village Government. Keywords: Customary Inheritance Law, Patrilineal Kinship System, Sikka Regency.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN ]]>
<![CDATA[Nurbaiti Syarif]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 18 No 1 (2020): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/keadilan.v18i1.291
<![CDATA[Embezzlement in the Criminal Code is classified as a crime. The embezzlement is contained in Article 372 of the Criminal Code. The focus of this research is law enforcement in dealing with criminal acts of embezzlement and the inhibiting factors of law enforcement in handling embezzlement. Based on the results of research and discussion, it shows that law enforcement in handling embezzlement is carried out using non-penal and penal methods. The non-penal approach is carried out by providing counseling and socialization in the context of fostering social responsibility for citizens of the crime of embezzlement. Legal counseling is particularly carried out in areas prone to criminal acts. The criminal approach is carried out through legal measures so that the perpetrators of the criminal act of embezzlement are processed legally in order to obtain criminal sanctions and guarantee legal certainty. Inhibiting factors for law enforcement in handling criminal acts of embezzlement include: criminal sanctions in Article 372 of the Criminal Code have not provided a deterrent effect, limitations on law enforcement agencies, limited state special budget for law enforcement, lack of public awareness of the importance of understanding crime, society becomes a criminal act. Keywords : Law Enforcement, Crime, Embezzlement.]]>
<![CDATA[KAJIAN KRITIS TERHADAP EKSISTENSI BANK TANAH DALAM UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA ]]>
<![CDATA[Nizam Arrizal]]>;
<![CDATA[Siti Wulandari]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 18 No 2 (2020): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/keadilan.v18i2.307
<![CDATA[This research examines the existence of a Land Bank which was established based on law number 11 of 2020 concerning Job Creation which gets the pros and cons of the community, activists, and academics. Land as a gift from God Almighty is controlled by the State and used as much as possible for the prosperity of the people. The legal issue discussed in this study is the urgency of establishing a land bank and the role and function of the Land Bank as a land management institution. The method used is a normative juridical research method, namely research on legal principles using secondary data. The data analysis method used was qualitative methods and the data collection tool used was document study. The result of this research is that the presence of a land bank is very much needed by the community and government in the management and arrangement of land for the public interest and residence. The role and function of a land bank is an institution that manages land by carrying out the planning, acquisition, procurement, management, utilization and distribution of land]]>
