<![CDATA[Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk : (1) mengetahui, menganalisis dan mengevaluasi pengaturan hukum fungsi dan peranan Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam alternatif penyelesaian sengketa antar lembaga pemerintah; (2) menjelaskan pelaksanaan fungsi dan peranan Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam alternatif penyelesaian sengketa antar lembaga pemerintah melalui mediasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, PT Pelindo (Persero) Regional 4, dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, serta didukung studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) pengaturan hukum fungsi dan peranan kejaksaan sebagai pengacara negara dalam alternatif penyelesaian sengketa antar lembaga pemerintah melalui mediasi telah memiliki dasar yang jelas dan sejalan dengan prinsip Alternative Dispute Resolution (ADR), tetapi masih terdapat kelemahan pada aspek teknis, kekuatan hukum hasil mediasi, dan sinkronisasi regulasi; (2) pelaksanaan fungsi dan peranan kejaksaan sebagai pengacara negara dalam alternatif penyelesaian sengketa antar lembaga pemerintah melalui mediasi telah berjalan cukup efektif secara praktis, tetapi belum optimal secara sistematik karena keterbatasan kompetensi mediator, kekuatan mengikat hasil mediasi, serta kendala budaya hukum.]]>
Copyrights © 2026
