<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan bangunan liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Jatinegara, dengan fokus pada tantangan dan faktor pendukung dalam penertiban bangunan liar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dengan pengumpulan data melalui kuisioner dan observasi langsung. Analisis dilakukan menggunakan model Rasch untuk mengukur validitas, reliabilitas, dan kualitas instrumen penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam penegakan Perda di Kecamatan Jatinegara terkait dengan kejelasan isi kebijakan dan sanksi yang tidak konsisten. Selain itu, kebiasaan sosial yang mendukung atau menghambat penertiban juga menjadi faktor penghambat signifikan. Di sisi lain, faktor pendukung yang paling kuat dalam penegakan hukum adalah keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan kebijakan, konsistensi penerapan prosedur pelaksanaan kebijakan serta ketegasan dan keteladanan dalam menjaga transparansi dan keadilan. Kesimpulannya, penegakan bangunan liar di Kecamatan Jatinegara memerlukan peningkatan dalam kejelasan kebijakan, konsistensi sanksi, dan penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur.]]>
Copyrights © 2026
