<![CDATA[Terorisme merupakan ancaman serius yang membutuhkan penanganan khusus dari negara. Indonesia sebagai negara demokrasi tidak kebal terhadap ancaman peristiwa teror seperti pengeboman di tempat umum, bom bunuh diri, dan penyebaran radikalisme. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa, sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara mendalam regulasi hukum dan unsur-unsur kejahatan terorisme dalam UU Nomor 5 Tahun 2018, serta secara komprehensif mengkaji tantangan dan kebijakan hukum (pidana dan non-pidana) dalam penegakan hukum kejahatan terorisme. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, membahas gejala dan masalah hukum yang ada serta mengujinya berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku serta norma hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Kejahatan Terorisme telah memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dalam mengatur definisi, unsur, dan ruang lingkup kejahatan terorisme. Tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme adalah berkembangnya modus operandi terorisme, serta potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam mengambil tindakan tegas terhadap pelaku teror. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum untuk melawan terorisme dalam bentuk kebijakan pidana dan non-pidana.]]>
Copyrights © 2026
