<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam melindungi masyarakat pada praktik bisnis online di Indonesia, seiring dengan meningkatnya risiko pelanggaran hak konsumen dalam transaksi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan konsumen, pelaku usaha, dan pihak regulator, serta didukung oleh observasi dan dokumentasi terhadap praktik e-commerce. Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive dan dikembangkan melalui snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama, yaitu lemahnya perlindungan konsumen dalam praktik transaksi online, keterbatasan pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah tersedia dengan implementasi di lapangan, sehingga perlindungan konsumen belum berjalan secara. Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa faktor kepercayaan dan pemahaman hukum menjadi elemen penting dalam menentukan keamanan dan kenyamanan konsumen dalam bertransaksi. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa peran pemerintah perlu diperkuat tidak hanya dalam aspek regulasi, tetapi juga dalam pengawasan, edukasi, dan penegakan hukum yang efektif. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum empiris berbasis pendekatan kualitatif, serta implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi perlindungan konsumen yang lebih adaptif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji integrasi teknologi dalam sistem perlindungan konsumen digital.]]>
Copyrights © 2026
