<![CDATA[Perkembangan pembangunan rumah susun di Indonesia merupakan konsekuensi dari meningkatnya kebutuhan hunian dan keterbatasan ketersediaan tanah di wilayah perkotaan. Kehadiran rumah susun sebagai bentuk pembangunan hunian vertikal menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait kedudukan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) dalam sistem hukum pertanahan nasional. Permasalahan hukum muncul karena HMSRS memiliki karakteristik yang berbeda dengan hak atas tanah pada umumnya, yaitu mengandung unsur hak perseorangan sekaligus hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan HMSRS dalam sistem hukum pertanahan nasional serta karakteristik HMSRS sebagai hak kebendaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HMSRS merupakan hak kebendaan yang bersifat majemuk karena memadukan hak individual atas satuan rumah susun dan hak komunal atas bagian bersama, benda bersama, serta tanah bersama. Kedudukan HMSRS tidak dapat dipisahkan dari status hak atas tanah yang menjadi dasar berdirinya rumah susun. Oleh karena itu, berakhirnya hak atas tanah, khususnya Hak Guna Bangunan, berpotensi mempengaruhi kepastian hukum kepemilikan satuan rumah susun. Pengaturan hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang komprehensif bagi pemilik satuan rumah susun, terutama terkait keberlanjutan hak ketika jangka waktu hak atas tanah berakhir. Dengan demikian, diperlukan harmonisasi dan pembaruan regulasi guna mewujudkan kepastian hukum dalam sistem kepemilikan rumah susun di Indonesia]]>
Copyrights © 2026
