STAKEHOLDER MAPPING DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI KOTA PADANG

Kemala Fonna (Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.)
Roni Ekha Putera (Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.)
Muhammad Ichsan Kabullah (Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.)

JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)
Vol 10, No 1 (2026)

Penelitian ini menganalisis pemetaan dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengembangan desa wisata di Kota Padang. Ketimpangan perkembangan antar desa disebabkan oleh belum meratanya pembentukan POKDARWIS dan koordinasi yang lemah sehingga pengelolaan menjadi kurang efektif dan tidak berkelanjutan. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan model Power-Interest Grid. Hasil menunjukkan Dinas Pariwisata Kota Padang sebagai key player dengan pengaruh dan kepentingan tinggi, BAPPEDA serta Dinas Koperasi dan UMKM sebagai context setters, dan POKDARWIS serta pelaku UMKM lokal sebagai subjects dengan kepentingan tinggi namun kekuasaan terbatas. Tidak aktifnya POKDARWIS di beberapa desa menghambat pengelolaan, sehingga diperlukan penguatan kelembagaan, koordinasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan pengembangan desa wisata yang berkelanjutan. Temuan ini memberikan implikasi kebijakan berupa perlunya penguatan kelembagaan POKDARWIS serta pengembangan mekanisme koordinasi lintas sektor berbasis posisi stakeholder guna meningkatkan efektivitas tata kelola dan keberlanjutan pengembangan desa wisata di Kota Padang.