<![CDATA[Kesadaran untuk tertib berlalu lintas di masyarakat Indonesia secara umum masih belum begitu baik, meskipun proses penindakan pelanggaran lalu lintas telah mengadopsi tilang elektronik (ETLE). ETLE adalah digitalisasi proses ticketing dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan administrasi. ETLE merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis Automatic Number Plate Recognition (ANPR). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi regulasi terkait ETLE dan efektifitas ETLE di Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan jenis penelitian kualitatif. Data primer didapat dari wawancara sedangkan data sekunder didapat dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan ETLE belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan beserta peraturan turunannya dan efektifitas penggunaannya di Purwokerto kurang efektif karena keterbatasan jumlah kamera ANPR dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang ETLE dan penindakannya. Konstruksi regulasi ETLE saat ini menginduk pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang alat bukti pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Penyelenggaraan ETLE di Kawasan Purwokerto belum signifikan mengurangi pelanggaran yang terjadi di jalan. Pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk dapat mengakomodir penggunaan ETLE. Penggunaan ETLE di Purwokerto dapat dioptimalkan dengan cara memfasilitasi ketersediaan jumlah sarana prasarana terutama Kamera ANPR dan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat terkait prosedur ETLE dan penindakanya]]>
Copyrights © 2024
