<![CDATA[Zakat merupakan pendapatan terbesar negara yang bersumber dari umat Muslim, khususnya provinsi Aceh. Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal merupakan peraturan daerah Aceh yang mengatur tentang pengelolaan Zakat. penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk dapat mengetahui dan membenahi eksistansi Qanun Zakat Aceh (Nomor 10 Tahun 2018), serta dikaji dengan memakai metode pendekatan Islam dan pendekatan yuridis normative berlandaskan studi literasi kepustakaan. Adapun hasil penelitian yang dapat penulis sampaikan adalah mengenai Muzakki pada pasal 102 terdapat redaksi bahasa yang masih rancu yaitu istilah usaha, seharusnya dalam Qanun ini dapat disebut secara spesifik usaha-usaha yang dimaksud dalam hal menjadi Muzakki atau orang yang berhak untuk berinfak. Disisi lain dalam pasal 122 mengenai penyaluran zakat kepada 8 asnaf salah satunya adalah budak, di era sekarang budak tidak lagi menjadi hal yang eksis dan dapat disampaikan budak tidak ada lagi, sebagaimana pada yang ada pada zaman yang sudah berlalu. oleh karena itu alangkah lebih baik tidak perlu dibahas kembali mengenai budak dalam Qanun ini . Adapun pada pasal 160 tentang Uqubat (sanksi kepada muzakki dan amil zakat yang melanggar) dapat dikatakan menjadi wadah pelengkap aturan tentang zakat sebagai tambahan terhadap Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. Dimana pada Undang-Undang ini lebih banyak membahas aturan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh amil zakat dan tidak mengatur tentang sanksi terhadap muzakki.]]>
Copyrights © 2022
