<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab keterlambatan penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dalam pengelolaan keuangan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses penyusunan SPJ serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi dengan melibatkan lima informan pada Sub Bagian Keuangan dan Aset yang terdiri atas satu Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset, tiga Penelaah Teknis Kebijakan, dan satu Penata Layanan Operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan kegiatan pada instansi tersebut secara umum telah berjalan dengan baik dan terstruktur sesuai ketentuan yang berlaku serta didukung oleh penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Penggunaan SIPD membantu proses penginputan data, pencatatan transaksi, dan penyusunan laporan keuangan menjadi lebih efektif dan terintegrasi. Namun demikian, keterlambatan penyusunan SPJ masih ditemukan pada beberapa kegiatan. Faktor utama penyebab keterlambatan meliputi tingginya aktivitas administrasi pegawai, keterlambatan penyerahan dokumen oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kurang lengkapnya dokumen administrasi, serta belum optimalnya koordinasi antar pihak terkait. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain melalui peningkatan koordinasi, pemeriksaan kelengkapan dokumen sebelum verifikasi, peningkatan kedisiplinan administrasi, dan optimalisasi pemanfaatan SIPD. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan ketepatan waktu penyusunan SPJ pada instansi pemerintah.]]>
Copyrights © 2026
