Fajar Sriningsih
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Analisis Perbandingan Efektivitas SIMDA dan SIPD dalam Pengelolaan Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Christina Fatricia Karamu; Fajar Sriningsih; Sri Yuni; M. Ichsan Diarsyad
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.8932

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pegawai yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan keuangan daerah, yaitu staf Sub Bagian Keuangan dan Aset serta pegawai Sub Bagian Perencanaan. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan SIMDA dalam aspek integrasi sistem, transparansi, akurasi laporan, dan standarisasi pengelolaan keuangan daerah. SIPD memungkinkan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan dilakukan secara online dan terintegrasi secara nasional sehingga mempermudah proses monitoring dan pengawasan. Namun demikian, implementasi SIPD masih menghadapi berbagai kendala teknis, seperti server lambat, error sistem, gangguan jaringan internet, serta proses adaptasi pengguna terhadap sistem baru. Di sisi lain, SIMDA dinilai lebih stabil dan mudah digunakan karena telah diterapkan dalam jangka waktu yang lama sehingga pegawai lebih memahami alur kerja sistem tersebut. Akan tetapi, SIMDA memiliki keterbatasan dalam integrasi data karena belum terhubung secara nasional. Dengan demikian, SIPD dinilai lebih efektif dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan, terintegrasi, dan akuntabel, meskipun optimalisasi implementasinya masih memerlukan peningkatan infrastruktur teknologi dan kapasitas sumber daya manusia.
Analisis Efesiensi dan Penyesuaian Anggaran terhadap Kinerja Instansi dalam Mendukung Program Prioritas Gubernur Kalimantan Tengah (Studi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah) Novelli Novelli; Fajar Sriningsih; Christina Fransiska; Ade Yuniati
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.8943

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyesuaian anggaran, kendala teknis, serta strategi efektivitas efisiensi anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Tengah terhadap kinerja instansi dalam mendukung program prioritas pemerintah daerah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya rasionalisasi anggaran yang sangat signifikan pada Bidang Kewaspadaan Nasional hingga mencapai 92,3% akibat kebijakan refocussing anggaran untuk mendukung visi pembangunan “Kalteng BERKAH” yang berlandaskan filosofi kearifan lokal Huma Betang. Kondisi tersebut menuntut instansi untuk melakukan penyesuaian strategi operasional agar fungsi organisasi tetap berjalan secara optimal di tengah keterbatasan fiskal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan dari Bidang Kewaspadaan Nasional, Bagian Keuangan, dan Bagian Program serta Perencanaan, serta didukung melalui studi dokumentasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), laporan kegiatan, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terjadi pengurangan anggaran yang ekstrem, kinerja instansi tetap berjalan stabil melalui transformasi metode kerja yang lebih efisien. Kegiatan fisik berbasis massa dialihkan menjadi koordinasi intelijen, deteksi dini, dan komunikasi strategis yang bersifat invisible activities. Namun demikian, efektivitas penatausahaan keuangan masih menghadapi hambatan berupa gangguan infrastruktur pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan rendahnya kedisiplinan administrasi pelaporan SPJ. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efisiensi dan penyesuaian anggaran yang dilakukan secara adaptif mampu mendukung prioritas pembangunan daerah tanpa mengurangi fungsi utama instansi dalam menjaga stabilitas wilayah dan kondusivitas daerah.
Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Jessika Gracia; Fajar Sriningsih; Iwan Christian; Golda Belladonna Umbing
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.8971

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan indikator akuntansi sektor publik dan prinsip Value for Money. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural pengelolaan anggaran telah dilaksanakan sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku, namun secara substantif pelaksanaannya masih belum optimal. Tingkat efektivitas pengelolaan anggaran tercermin dari rata-rata realisasi anggaran tahun 2022–2024 sebesar 84,52 persen yang tergolong efektif, meskipun masih berada di bawah standar ideal 90 persen. Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan belum optimal akibat keterlambatan pengesahan Peraturan Daerah tentang APBD yang menyebabkan penumpukan realisasi anggaran pada akhir tahun. Selain itu, kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masih menghadapi kendala berupa ketidaksesuaian antara kebutuhan riil organisasi dan pagu anggaran yang bersifat top-down. Dari aspek efisiensi, penelitian menemukan adanya indikasi pemborosan pada belanja perjalanan dinas, rendahnya produktivitas output program yang masih berorientasi administratif, serta belum optimalnya pengukuran outcome strategis seperti stabilitas politik dan kerukunan masyarakat. Faktor penghambat utama berasal dari faktor eksternal, meliputi keterlambatan legislasi APBD, pemotongan dana transfer pusat, luas wilayah, dan heterogenitas masyarakat. Penelitian merekomendasikan penguatan indikator kinerja berbasis outcome, integrasi sistem informasi, serta optimalisasi evaluasi berbasis kinerja.
Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan SPJ dalam Pengelolaan Keuangan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Zaskia Zahira Sofa; Fajar Sriningsih; Muhammad Ichsan Diarsyad; Dzahin Syauqi Muhammad
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.8986

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab keterlambatan penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dalam pengelolaan keuangan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses penyusunan SPJ serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi dengan melibatkan lima informan pada Sub Bagian Keuangan dan Aset yang terdiri atas satu Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset, tiga Penelaah Teknis Kebijakan, dan satu Penata Layanan Operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan kegiatan pada instansi tersebut secara umum telah berjalan dengan baik dan terstruktur sesuai ketentuan yang berlaku serta didukung oleh penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Penggunaan SIPD membantu proses penginputan data, pencatatan transaksi, dan penyusunan laporan keuangan menjadi lebih efektif dan terintegrasi. Namun demikian, keterlambatan penyusunan SPJ masih ditemukan pada beberapa kegiatan. Faktor utama penyebab keterlambatan meliputi tingginya aktivitas administrasi pegawai, keterlambatan penyerahan dokumen oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kurang lengkapnya dokumen administrasi, serta belum optimalnya koordinasi antar pihak terkait. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain melalui peningkatan koordinasi, pemeriksaan kelengkapan dokumen sebelum verifikasi, peningkatan kedisiplinan administrasi, dan optimalisasi pemanfaatan SIPD. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan ketepatan waktu penyusunan SPJ pada instansi pemerintah.