Diskusi ihwal implementasi Tap MPR o.IX/MPR/200 l yang memberi kekuatanunmk menuntun arah kebijakan penibaruan reforma) agraria, setelah Tap MPR cehilangan posisi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, kembali memperoleh mi penting ketika lahir Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menempatkan kembali Tap MPR sebagai salah satu peraturan perundang-undangan. Sebelum mengurai ihwal implementasi, posisi Tap MPR dalam tata urautan peraturan perundang- undangan menjadi penting untuk juga dikaji kembali karena berada di atas undang-undang dan di bawah Undang-undang Dasar. Berdasarkan pendekatan hierarkis, niscaya undang-undang diderivasi dari Tap MPR yang secara substansial sebagai "tafsir" terhadap Konstitusi.
Copyrights © 2015