Analisis Kebijakan Pendidikan dalam Pemerataan Akses dan Peningkatan Mutu di SMP Negeri 1 Bangilan

Savira Dwi Nastitiana (Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro Indonesia)

Advances In Education Journal
Vol. 2 No. 6 (2026): Advances In Education Journal (Juni)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan dalam mewujudkan pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Bangilan. Fokus penelitian meliputi implementasi kebijakan sekolah terkait sistem penerimaan peserta didik, peningkatan kualitas pembelajaran, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta program bantuan bagi siswa kurang mampu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah telah melaksanakan kebijakan pendidikan yang selaras dengan regulasi pemerintah, khususnya dalam memperluas akses pendidikan melalui sistem zonasi dan program bantuan pendidikan. Selain itu, upaya peningkatan mutu pendidikan dilakukan melalui pengembangan kompetensi guru, penerapan kurikulum, serta kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung prestasi akademik dan nonakademik siswa. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan sarana prasarana, perbedaan kemampuan belajar siswa, dan perlunya evaluasi kebijakan yang lebih optimal. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pendidikan di sekolah tersebut memberikan kontribusi positif dalam menciptakan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerja sama antara sekolah, pemerintah, guru, orang tua, dan masyarakat sangat diperlukan guna mendukung efektivitas serta keberlanjutan kebijakan pendidikan. Temuan penelitian ini berimplikasi pada pentingnya penguatan sistem monitoring dan evaluasi kebijakan secara berkala agar setiap program dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. Rekomendasi yang diajukan mencakup peningkatan alokasi anggaran untuk sarana prasarana, pelatihan berkelanjutan bagi guru, serta penguatan peran komite sekolah dan masyarakat dalam mendukung program pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen transformasi mutu dan akses yang berkelanjutan.