<![CDATA[Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan berbagai macam eksploitasi anak serta sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku. Metode penelitian pada kajian ini yaitu pendekatan hukum normatif. Di Indonesia, pengaturan mengenai tindakan eksploitasi anak termuat secara tegas pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Tindak pidana eksploitasi bisa diperbuat dari berbagai lapisan masyarakat atau pihak, termasuk panti asuhan. Sesungguhnya, panti asuhan seharusnya beroperasi sebagai lembaga perlindungan terhadap anak. Dengan adanya hal tersebut, penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi sangat diperlukan guna meminimalisasi terjadinya pelanggaran yang dilakukan kepada anak oleh pelaku. This study aims to identify various forms of child exploitation and the legal sanctions applicable to offenders. The research employs a normative legal approach. In Indonesia, the regulation of child exploitation is explicitly stipulated in Law Number 35 of 2014. Acts of exploitation may be committed by individuals from diverse social groups or institutions, including orphanages. Ideally, orphanages are intended to function as protective institutions for children. Therefore, strict law enforcement against perpetrators of exploitation is essential to minimize violations committed against minors.]]>
Copyrights © 2026
