Hakikat dan Urgensi Pendidikan Politik dalam Masyarakat Demokratis di Era Disrupsi Digital

Danang Prasetyo (Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia)
Sunarso Sunarso (Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia)

Jurnal Harmoni Nusa Bangsa
Vol 3, No 2 (2026): HARMONI NUSA BANGSA

Demokrasi modern tidak lagi dapat dipahami semata sebagai prosedur elektoral, melainkan sebagai tatanan normatif yang menuntut partisipasi sadar, rasional, dan bertanggung jawab dari warga negara. Artikel ini bertujuan menganalisis hakikat dan urgensi pendidikan politik dalam menopang konsolidasi demokrasi substantif, khususnya dalam konteks Indonesia pascareformasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain Systematic Literature Review (SLR) yang mengikuti pedoman PRISMA. Sumber literatur diperoleh dari basis data bereputasi seperti Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan Garuda dalam rentang 2010–2025. Analisis dilakukan melalui content analysis dan thematic synthesis untuk mengidentifikasi pola konseptual, kecenderungan metodologis, serta implikasi teoretis dan kebijakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan politik berfungsi sebagai proses transformasi kesadaran yang membentuk civic agency, literasi politik, dan kapasitas deliberatif warga negara. Pendidikan politik yang terintegrasi dengan pendidikan kewarganegaraan, serta diimplementasikan melalui pendekatan kurikuler, ko-kurikuler, partisipatif, dialogis, dan transformasi digital berbasis digital citizenship, terbukti relevan dalam menghadapi tantangan polarisasi, populisme, dan disinformasi digital. Dalam konteks Indonesia, stabilitas prosedural demokrasi yang tercermin dari penyelenggaraan pemilu reguler perlu diperkuat melalui internalisasi nilai konstitusional, literasi digital kritis, dan penguatan budaya dialog. Implikasi teoretis penelitian ini menegaskan perlunya pergeseran paradigma pendidikan politik dari model transmisi menuju model transformasional yang dialogis dan emansipatoris. Secara kebijakan, artikel ini merekomendasikan revitalisasi kurikulum pendidikan kewarganegaraan, penguatan kolaborasi multipihak antara negara dan masyarakat sipil, serta pengembangan ekosistem literasi politik berkelanjutan. Dengan demikian, pendidikan politik menjadi fondasi normatif dan praksis bagi konsolidasi demokrasi substantif yang berkelanjutan dalam masyarakat plural dan demokratis.