<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara ekonomis implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap pembangunan ekonomi daerah. UU ini merupakan instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah melalui mekanisme distribusi keuangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU No. 33 Tahun 2004 memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah. Namun, terdapat beberapa kendala seperti ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat, ketimpangan antar daerah yang masih terjadi, serta kurang optimalnya pengelolaan anggaran. Secara keseluruhan, kebijakan ini memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, namun memerlukan peningkatan efektivitas, pengawasan, serta optimalisasi pendapatan asli daerah agar tujuan kemandirian fiskal dapat tercapai.]]>
Copyrights © 2026
