<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Syari’at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi’ar Islam serta Surat Edaran Pj Gubernur Aceh Nomor 451/11286 yang menegaskan kewajiban berbusana Islami di ruang publik, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN DAN PPPK) dan PPPK di Kota Banda Aceh. Sebagai daerah yang memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga identitas keislaman dan ketertiban sosial. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan variasi tingkat kepatuhan, perbedaan penafsiran standar busana Islami, serta kendala dalam mekanisme pengawasan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan dan pengawasan pelaksanaan busana Islami bagi ASN DAN PPPK dan PPPK di Kota Banda Aceh serta bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum empiris melalui observasi lapangan, wawancara dengan aparat Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, Aparatur Sipil Negara, PPPK, dan didukung studi dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan temuan lapangan dan kerangka teoritis Fiqh Siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan telah dilakukan secara persuasif dan edukatif, namun belum optimal akibat keterbatasan sumber daya dan faktor kultural. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, kebijakan ini termasuk dalam ranah siyasah syar’iyyah dan siyasah idariyyah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat secara berkeadilan dan proporsional.]]>
Copyrights © 2026
