CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Tata Negara STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Jurnal Constituo diterbitkan 2 kali setahun, pada bulan Juni dan Desember. Redaksi mengundang para akademisi, praktisi, maupun peneliti dalam kajian hukum tata negara dan politik untuk ikut berkontribusi dan mengembangkan pemikiran serta hasil penelitiannya dengan kajian Teoritis Hukum Tata Negara Islam, Historisitas Hukum Tata Negara Islam, Kajian Pemikiran Tokoh, Penafsiran Hukum Tata Negara Islam, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Peradilan Tata Negara, Hukum Pemerintahan Daerah, Kelembagaan Negara, Politik Hukum Tata Negara, Peradilan Islam di Indonesia
Articles
47 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN RUMAH TANGGA TANPA TANGGAL KADARLUARSA DALAM PERSPEKTI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Budi Handoyo]]>
<![CDATA[ CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 1 No 1 (2022): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47498/constituo.v1i1.1202
<![CDATA[Perlindungan konsumen terhadap produk pangan rumah tangga telah diatur dalam peraturan pemerintah, yang dimuat dalam peraturan pemerintah dalam Undang-Undang No 8 tahun 1999, pemerintah menjamin perlindungan konsumen walaupun pada saat ini masih banyak pelaku usaha yang menjalankan usahanya tidak memuat tentang tanggal kadaluarsa didalam pembuatan produk pangan rumah tangga. Perlindungan konsumen juga dimuat dalam hukum Islam mengenai konsep produksi makanan yang halal, serta etika pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus sesuai dengan syariat Islam. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen terhadap produk pangan rumah tangga tanpa tanggal kadaluarsa berdasarkan hukum Islam dan mengetahui bagaimana perlindungan konsumen terhadap produk pangan rumah tangga tanpa tanggal kadaluarsa menurut hukum Positif. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif yang kumpulan data dilakukan melalui jenis library research yaitu penelitian perpustakaan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen terhadap produk pangan rumah tangga tanpa tanggal kadaluarsa berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa hukum Islam dan hukum Positif sangat melindungi konsumen terhadap produksi pangan rumah tangga tanpa tanggal kadaluarsa, hukum Islam sangat melindungi konsumen untuk mempertahankan haknya, yaitu diatur melalui khiyar, agar konsumen dapat memilih produkmakanan tanpa adanya unsur pemaksaan, dan hukum Positif juga memberikan perlindungan terhadap konsumen secara efesien.]]>
<![CDATA[PRINSIP-PRINSIP NEGARA DALAM ISLAM DAN PANCASILA ]]>
<![CDATA[Irhamdi Nasda]]>;
<![CDATA[Irma Yuliya]]>
<![CDATA[ CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 1 No 1 (2022): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47498/constituo.v1i1.1208
<![CDATA[Catatan sejarah Indonesia memperlihat bahwa perdebatan tentang Islamdan Negara khususnya Pancasila seperti belum tuntas di Indonesia. Pertanyaannyaadalah apakah negara Indonesia harus berdasarkan Islam? Mengutip pendapatYusuf Qardhawi tentang negara Islam, menurutnya visi dari negara Islam tidaksama dengan dimaksudkan oleh Marchiavelli, yaitu menghalalkan segala carauntuk mencapaikan tujuan, seperti mengumpulkan uang dengan cara riba untukpembangunan masjid. Sedangkan negara Islam selalu berusaha mewujudkantujuan yang mulia dengan menggunakan sarana yang bersih. Pertanyaan kedua,apakah Pancasila tidak islami. Dalam hal menggali informasi terkait pembahasanyang didiskusikan dalam artikel ini, penulis menggunakan metode kualitatif,dengan model deskriptif analisis. Adapun pemilihan model ini bertugas untukmendeskripsikan gejala dan peristiwa yang terjadi, maupun gejala-gejala yangterjadi disekitar kita perlu mendapatkan perhatian dan penanggulangan]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN FASAKH AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ]]>
<![CDATA[Fedry Saputra]]>
<![CDATA[ CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 1 No 1 (2022): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47498/constituo.v1i1.1209
<![CDATA[Mahkamah Syar’iyah adalah suatu lembaga publik servis dalam suatu penegakan hukumdan keadilan yang bertugas melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman untukmemberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, yang tujuannya untukmewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki kesadaran hukum tinggi.Fasakh adalah rusaknya sebuah akad pernikahan dari asalnya dan menghilangkankehalalan atas sesuatu yang dibolehkan dalam ikatan perkawinan.. Didalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 1 menyatakan bahwa: Kekerasan dalam rumahtangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yaitu perempuan yang berakibattimbulnya kesengsaraan dan penderitaan baik itu secara fisik, seksual, psikologis, danpenelantaran rumah tangga dan termasuk didalamnya ancaman untuk melakukanpemaksaan dan juga perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Faktor-faktorterjadinya kekerasan dalam rumah tangga itu disebabkan oleh gender dan patriaki,relasi kuasa yang timpang dan role modelling (perilaku hasil meniru).]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Yulia Susantri]]>
<![CDATA[ CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 1 No 1 (2022): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47498/constituo.v1i1.1210
<![CDATA[Hak-hak konsumen merupakan salah satu jenis Hak Asasi Manusia (HAM)yang harus dilindungi. Tidak hanya dilindungi oleh hukum nasional saja, melainkanHAM telah menjadi perhatian dunia internasional dalam penegakannya. NegaraIndonesia adalah negara hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam UUD 1945Pasal 1 ayat (3). Dalam sebuah negara hukum menjamin adanya perlindunganterhadap hak asasi manusia dengan penegakannya melalui proses yang adil.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu meneliti bahan pustaka(data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Spesifikasi penulisan ini adalahpreskriptif analitis, yaitu mengkaji, mendalami serta mencari jawaban permasalahanyang timbul dan menganalisisnya dengan tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitasaturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma hukum, dalam hal ini berkaitandengan perlindungan hak-hak konsumen yang dilihat dari persepsi Hak AsasiManusia. Perlindungan konsumen merupakan suatu permasalahan yang tidak pernahada habisnya untuk dibahas. Permasalahan mengenai pelanggaran HAM berupa hakkonsumen tidak hanya menjadi konsentrasi pemerintah nasional dalam bentukperaturan perundang-undangan seperti UUD, UUPK dan lainnya, namun hal ini jugamenjadi perhatian seluruh dunia. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa aturaninternasional yang mengatur mengenai hak-hak konsumen seperti WTO (World TradeOrganization), IOCU/CI, dan ECOSOC. Pengaruh masuknya instrumen/aturaninternasional seharusnya menjadi penguat aturan hukum terhadap penegakanperlindungan terhadap konsumen]]>
<![CDATA[KEJAHATAN PSIKOPAT DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM ]]>
<![CDATA[Heri Maslijar]]>
<![CDATA[ CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 1 No 1 (2022): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47498/constituo.v1i1.1214
<![CDATA[Terkadang sebuah kejahatan yang dilakukan bukan karena adanya dorongan sosial yangmempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat, tapi bisa jadi dikarenakan adanya konsep diridan psikologis yang abnormal sehingga mempengaruhi diri seseorang untuk melakukankejahatan. Dalam kajian ini, konsep hukum pidana positif dan hukum pidana Islam sudahsangat jelas mengatakan bahwa orang gila tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidanakarena ada kecacatan di otaknya dan rusak akalnya. Pada psikopat, didalam hukum positifterjadi perbedaan pada para pakar dan sarjana hukum, ada yang mengatakan psikopat dapatdipidana karena sadar atas perbuatan yang dia lakukan dan ada yang mengatakan psikopatterbebas dari pertanggung jawaban pidana dan dikenakan pasal 44 ayat (1). Didalampembahasan ini ada beberapa pokok permasalahan yang ingin dikaji, diantaranya: Bagaimanapengertian psikopat, unsur apa saja yang memposisikan psikopat sebagai objek hukum yangdapat dimintai pertanggung jawaban pidana, dan bagaimana pertanggung jawaban pidanaterhadap pengidap psikopat di dalam hukum pidana Islam. Dalam penelitian penulismenggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, yang menekankan padapenelitian terhadap bahan-bahan Hukum Pidana Islam secara sistematis untuk menganalisaketentuan terhadap pengidap psikopat, sehingga dapat diketahui apakah psikopat dapatdimintai pertanggung jawaban pidana atau tidak.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERBANDINGAN DELIK PEMBUNUHAN DALAM KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM ]]>
<![CDATA[Sri Dwi Friwarti]]>
<![CDATA[ CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 1 No 1 (2022): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47498/constituo.v1i1.1217
<![CDATA[Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri adalah tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu, upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu dilakukan agar masyarakat merasa aman. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui menurut KUHP terhadap delik pembunuhan, bagaimana menurut hukum Islam terhadap delik pembunuhan dan bagaimana perbandingan sanksi pembunuhan menurut KUHP dan hukum Islam. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research). Berdasarkan hasil analisis maka disimpulkan bahwa pembunuhan menurut KUHP terhadap delik pembunuhan dalam bentuk kesengajaan dapat saja terjadi dalam tiga bentuk yakni sengaja sebagai niat, sengaja insyaf akan kepastian maupun sengaja insyaf akan kemungkinan karena perbuatan (apapun bentuknya) dari sipelaku memang dikehendakinya dan akibat yang akan ditimbulkan sudah diketahuinya artinya suatu perbuatan yang dilakukan itu merupakan kehendak si pelaku, dan akibat yang ditimbulkan adalah tujuan maupun akibat lain yang mungkin akan timbul yang di capai si pelaku dengan melakukan suatu perbuatan itu. Pembunuhan menurut hukum Islam terhadap delik pembunuhan dapat dilihat dari pembunuhan disengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tidak disengaja. Perbandingan sanksi pembunuhan menurut KUHP dan hukum Islam adalah pembunuhan yang diatur dalam KUHP dapat berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tambahan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam sanksi pidana pembunuhan dapat berupa hukuman qishash, hukuman diyat , kifarat, dan hukuman ta’zir.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERBEDAAN PERTIMBANGAN KEPUTUSAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA YANG SAMA (PUTUSAN PTUN PONTIANAK) ]]>
<![CDATA[Arneta, Rada]]>
<![CDATA[ CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 2 No 1 (2023): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47498/constituo.v2i1.1664
<![CDATA[This research entitled Analysis of Differences in Considerations of Judges' Legal Decisions in Deciding the Same Case (Pontianak PTUN Decision) is that land registration is carried out to provide legal certainty for holders of land rights, therefore the Government enforces land registration as stated in the Agrarian Principles. In practice, there are still problems related to land certificates, namely overlapping layers of land title certificates. Pontianak State Administrative Court (PTUN) Decision Number 25/G/2020/PTUN.PTK and Jakarta High Administrative Court (PTTUN) Decision Number 106/B/2021/PT.TUN.JKT are examples of overlapping rights certificate cases on land, raises issues that need to be studied further, namely regarding what is the basis for legal considerations of the judges of PTUN Pontianak and PTTUN Jakarta so that there are differences in decisions in adjudicating cases of overlapping overlapping certificates of land rights in Pontianak PTUN Decision Number 25/G/2020 /PTUN. PTK and Decision of the Jakarta State Administrative High Court Number 106/B/2021 /PT.TUN.JKT. Based on the results of the research conducted, it is known that the differences in legal considerations that occurred in this case were based on the judge's error regarding the calculation of the grace period related to the administrative efforts carried out by PT Bumi Indah Raya as the Plaintiff. The purpose of this study was to see how significant the decision was in In this study, the approach used was descriptive qualitative, meaning that the study was carried out to dig up in-depth information about the object under study. The descriptive method is a procedure for solving problems that are studied in accordance with the facts in the field.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEPUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI TIDAK PIDANA ]]>
<![CDATA[Dewi Rahmadhani]]>
<![CDATA[ CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 2 No 1 (2023): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47498/constituo.v2i1.1672
<![CDATA[Paradigma hukum saat ini memberikan rumusan yang sangat jelas terhadap perlindungan hukum bagi anak dimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan dalam Pasal 34 bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak anak yang terlantar. Bahwa sistem perlindungan hukum terhadap anak yang menghadapi suatu sengketa atau hukum yang berdasarkan Undang Undang yang telah ada. Di dalam keterangan hak hak anak di sebutkan yaitu bahwa anak tidak mempunyai kematangan fisik dan mentalnya, amat membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak. Kasus perlindugan anak sangat penting untuk menjaga kementalan dan fisik dari kehidupan anak, perlunya ruang aman untuk menindak lanjuti kasus yang sering terjadi kepada mental dan fisik anak tesebut. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus di tindak lanjuti, pelindungan hukum terhadap anak mempunyai komponen yang sangat besar dan memiliki postur kewajiban untuk menjaga, merawat, dan mengasihi. dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak wajib mempunyai hak agar mempunyai pegangan untuk hidup,tumbuh dengan keyakinan dan martabat kemanusiaan.]]>
<![CDATA[TATA USAHA NEGARA YANG DIBATALKAN KARENA BERTENTANGAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Andini, Irda]]>;
<![CDATA[Maslijar, Heri]]>
<![CDATA[ CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 2 No 1 (2023): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47498/constituo.v2i1.1683
<![CDATA[Tujuan penelitian dalam studi ini menemukan pemahaman tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang Dibatalkan Karena Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan menganalisis akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia serta bagaimana prosedur pembatalan keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Secara umum, fungsi dan kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memberikan perlindungan hukum terhadap para pencari keadilan dan melakukan pengawasan hukum terhadap badan atau pejabat tata usaha negara. Karena besarnya kekuasaan yang diberikan kepada negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara untuk mengatur negara dan untuk kepentingan warga negaranya, maka warga negara harus mendapat jaminan perlindungan hukum yang memadai terhadap kekuasaan negara tersebut. Jenis HAM ada banyak, namun semua mengacu pada tiga prinsip ini. Pertama, hak bersifat universal dan tidak pernah bisa dicabut dari setiap orang. Namun, jika seseorang melakukan kesalahan, seperti mencuri maka sedikit hak kebebasannya terganggu. Kedua, antara satu HAM dengan lainnya saling ketergantungan misalnya ada hak mendapatkan pendidikan, setelah lulus memiliki kewenangan mendapatkan pekerjaan, dan seterusnya. Ketiga, tidak ada kasta dalam penegakan HAM, semua sama di mata hukum karena memiliki keistimewaan yang seragam. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOPERASI NOMOR 6 TAHUN 2020 TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN PELAKU UMKM DI DESA MON PASONG KECAMATAN WOYLA BARAT KABUPATEN ACEH BARAT ]]>
<![CDATA[Benni Erick]]>;
<![CDATA[Santi Novia]]>
<![CDATA[ CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 2 No 1 (2023): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47498/constituo.v2i1.1835
<![CDATA[ABSTRACT The implementation of the Ministry of Cooperative and SMEs Regulation No. 6 of 2020 is one of the government’s efforts to help MSMEs during the Covid-19 period. Because of this assistance, at least it can alleviate the economic problem Mon Pasong People in meeting their daily economic needs, business capital provided by the government is very helpful to businesses run by the community or business that is being occupied, this effort is carried out in an effort to develop and increase self-sefficiency economy gradually. The objectives to be achieved from this research are : (1) to find out the mechanism for obtaining BPUM assistance provided from Ministry of Cooperative and SME’s Regulation No 6 of 2020 Implementation, (2) to find out the efforts made by MSMEs to improving the economic in Mon Pasong Village, (3) to find out the obstacles faced by MSME who receive BPUM assistance in improving the economic in Mon Pasong Village. This study used qualitative methods with data collection techniques, interview and documentation. In analyzing the data using descriptive qualitative analysis method. From this research it can be described that : (1) The implementation of Ministry of Cooperative and SMEs Regulation No 6 of 2020 for MSMEs has provided an opportunity for MSMEs in Mon Pasong Village, West Woyla District to receive BPUM resistanse. Communities in Mon Pasong have received BPUM asistance starting from 2020 to 2022, (2) effort made by Mon Pasong community to obtain assistance for business by submitting an application to Perindagkop by completing the requirements for photocopy of KTP, KK, business certificate and opening a bank account. This assistance is very helpfull for community to increase their business and feel the impact on improving the local community’s economiy, (3) The constraints faced by micro-entrepreneurs in Woyla are difficulty of getting access and fast information, due to the unvailability of a good internet network, considering that the West Woyla is a remote rural area. Keywords : Implementation, Ministry of Cooperative and SMEs No 6 of 2020 Regulation, Economy, MSME.]]>
