<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengevaluasi tata kelola Program Pemilihan Muli Mekhanai berdasarkan delapan prinsip Good Governance (UNDP, 1997) di Provinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan melibatkan enam informan (tiga panitia dan tiga alumni). Penelitian berpusat di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance berjalan variatif. Prinsip aturan hukum, transparansi, daya tanggap, dan pengambilan keputusan berjalan optimal melalui Juklak/Juknis komprehensif, penegakan sanksi perilaku, keterbukaan informasi via Instagram @mulimekhanailpg, pengawasan berlapis, serta mekanisme keputusan hibrida. Meski demikian, detail skor mentah dan profil juri dibatasi demi objektivitas. Sebaliknya, prinsip partisipasi dinilai lemah karena pelibatan alumni (IMML) dan lembaga adat (MPAL) bersifat parsial (sebagian) dan seremonial, yang berdampak pada kesalahan fatal pemakaian atribut busana adat di Taman Purbakala Pugung Raharjo. Pada aspek keadilan dan inklusivitas wilayah, kesetaraan administratif terbentur hambatan fiskal APBD kabupaten/kota sehingga memicu dominasi prestasi dari daerah perkotaan (Bandar Lampung dan Kota Metro). Prinsip efektivitas dan efisiensi berhasil diwujudkan melalui pergeseran paradigma menuju branding digital (e-invitation dan QR Code), meskipun promosi pariwisata secara sektoral terhambat buruknya infrastruktur jalan. Terakhir, akuntabilitas institusional secara vertikal terbukti mapan melalui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan yang taat audit birokrasi, namun akuntabilitas fungsional individu alumni masih lemah akibat ketiadaan kontrak kinerja formal maupun job description tertulis yang spesifik.]]>
Copyrights © 2026
