<![CDATA[Pengabdian masyarakat ini bertujuan menganalisis secara komparatif struktur dan kewenangan pemerintahan desa di Indonesia dengan sistem pemerintahan kampung di Negeri Perlis, Malaysia, serta merumuskan pembelajaran kebijakan yang relevan bagi penguatan tata kelola pemerintahan lokal. Pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif komparatif dengan metode observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, serta analisis dokumen regulasi dan kebijakan pemerintahan lokal di kedua negara. Lokasi Pengabdian meliputi tiga desa di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan tiga kampung di Negeri Perlis, Malaysia. Hasil Pengabdian menunjukkan bahwa kedua sistem memiliki kesamaan fungsi dasar sebagai penyelenggara pelayanan publik dan pengelola urusan masyarakat lokal, namun berbeda secara mendasar dalam desain kelembagaan dan distribusi kewenangan. Desa di Indonesia memiliki struktur pemerintahan yang relatif lebih kompleks dengan pembagian fungsi eksekutif dan representatif serta tingkat otonomi fiskal dan regulatif yang lebih luas. Sebaliknya, sistem kampung di Malaysia menunjukkan struktur kelembagaan yang lebih sederhana dengan tingkat koordinasi administratif yang lebih terintegrasi dengan pemerintah daerah. Perbedaan ini mencerminkan dua pendekatan kebijakan yang berbeda dalam menyeimbangkan otonomi lokal dan integrasi pemerintahan. Studi ini menghasilkan tiga pembelajaran utama, yaitu pentingnya penguatan partisipasi masyarakat yang terstruktur, peningkatan koordinasi antar tingkat pemerintahan, dan keseimbangan antara otonomi fiskal dengan akuntabilitas kelembagaan. Temuan ini diharapkan menjadi dasar empiris bagi pengembangan kebijakan pemerintahan desa yang lebih responsif, transparan, dan berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2026
