Analisis Kinerja Pegawai dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara

Ary Mas Sanra Purba (Universitas Sumatera Utara)

Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Vol 4 No 3 (2026): 2026

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki peran penting dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi kualitas pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pegawai berdasarkan aspek produktivitas, tanggung jawab, dan sikap pegawai terhadap masyarakat, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri atas kepala dinas, kepala bidang, pegawai, dan masyarakat sebagai penerima layanan. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada teori kinerja Bernardin dan Russell yang menekankan indikator produktivitas, tanggung jawab, dan sikap dalam evaluasi kinerja pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara telah berjalan cukup baik, namun belum optimal. Pada aspek produktivitas, pegawai telah berupaya menyelesaikan pelayanan sesuai SOP, tetapi masih terkendala gangguan jaringan, keterbatasan sarana-prasarana, dan kurangnya sumber daya manusia. Pada aspek tanggung jawab, pegawai telah menjalankan tugas sesuai mekanisme pelayanan, meskipun belum memiliki kewenangan verifikasi penuh. Pada aspek sikap, pegawai umumnya bersikap ramah dan komunikatif, walaupun sebagian masyarakat masih menilai kurangnya empati dan konsistensi pelayanan. Faktor pendukung meliputi penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), pembagian tugas yang jelas, dan koordinasi antarbidang, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan fasilitas, kurangnya pelatihan, serta ketergantungan pada pejabat tertentu dalam proses pelayanan.