<![CDATA[Penelitian ini membahas pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) dari sudut pandang hukum dengan menekankan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. BMN merupakan aset negara yang memiliki nilai penting sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan seperti kurangnya keterbukaan informasi dan lemahnya pengawasan dalam proses pemindahtanganan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan kondisi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan mengenai pemindahtanganan BMN sudah cukup jelas dan mengakomodasi prinsip transparansi serta akuntabilitas. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti keterbatasan akses informasi publi, kurang optimalnya pengawasan, dan belum maksimalnya penegakan hukum. Oleh karena itu diperlukan upaya perbaikan dalam sistem pengelolaan dan pengawasan agar pemindahtanganan BMN dapat berjalan sesuai dengan prinsip good governance.]]>
Copyrights © 2026
