<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan aset tanah Pemerintah Kota Palembang, khususnya terkait capaian sertifikasi dan faktor-faktor yang menghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dengan teknik analisis isi terhadap regulasi, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 6.130 bidang tanah, hanya 20,2% tanah kantor dan 7,0% tanah jalan yang telah tersertifikasi. Rendahnya capaian disebabkan oleh ketidaklengkapan dokumen perolehan tanah, tumpang tindih kepemilikan dengan pihak ketiga, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, kompleksitas prosedur administratif, serta rendahnya prioritas kelembagaan terhadap pengamanan legal aset infrastruktur. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya siklus manajemen aset daerah yang berdampak pada meningkatnya risiko sengketa dan terhambatnya pemanfaatan aset. Penelitian ini menyimpulkan bahwa percepatan sertifikasi melalui inventarisasi berbasis SIG, optimalisasi program PTSL, dan penetapan target tahunan yang terukur merupakan langkah strategis menuju tertib hukum pengelolaan aset tanah daerah.]]>
Copyrights © 2026
