Pemerintah Daerah Kota Bandung mengeluarkan kebijakan untuk mengembangkan sistem angkutan umum massal yaitu Trans Metro Bandung (TMB) yang akan beroperasi dengan trayek Cibiru-Cibeureum melewati Jalan Soekarno Hatta dalam rangka mengurangi kemacetan di ruas jalan tersebut. TMB nantinya akan dioperasikan oleh suatu badan konsorsium dari pengusaha-pengusaha angkutan umum di Kota Bandung namun tetap milik pemerintah daerah, sehingga keuntungan maupun kerugian yang dialami oleh konsorsium tersebut akan ditanggung oleh pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar dan struktur tarif buslane sesuai dengan biaya operasional kendaraan buslane, karakteristik pergerakan serta kemampuan membayar masyarakat di area sekitar jalur buslane Cibiru â Cibeureum yang melewati Jalan Soekarno-Hatta.. Studi ini mempertimbangkan penentuan besar dan struktur tarif dengan melihat pola pergerakan masyarakat,kemampuan membayar masyarakat (ATP), serta kelayakan penerapan tarif berdasarkan net present value (NPV) agar tarif yang dihasilkan menguntungkan penyedia jasa tapi juga mendekati (terjangkau) ATP masyarakat.Kata kunci: penentuan tarif, biaya operasional kendaraan (BOK), net present value (NPV), pola pergerakan, dan kemampuan membayar masyarakat (ATP)Â Local Government of City of Bandung issued a policy to develop a mass transit system called Trans Metro Bandung (TMB) which will operate the route Cibiru-Cibeureum through Jalan Soekarno-Hatta in order to reduce traffic jams on the roads. TMB will be operated by a consortium of agencies from the public transport entrepreneurs in Bandung but still owned by local governments, so the profits or losses suffered by the consortium will be borne by local governments. This study aims to determine the rate and structure of buslane tariff accordance with the buslane vehicle operating costs, the characteristics of movement and ability to pay people in the area around the track buslane Cibiru - Cibeureum through Soekarno-Hatta Road. This study consider the determination of the tariff structure by looking at patterns of people movement, the society ability to pay (ATP), as well as the feasibility of applying the rate based on net present value (NPV) so the resulting tariff not only benefit service providers but also close to (affordable) ATP community .Keywords: determination of tariffs, vehicle ope
Copyrights © 2009