<![CDATA[Politik uang dalam kampanye Pemilu ialah permasalahan yang mengancam integritas demokrasi serta asas Pemilu yang jujur dan adil. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melarang pemberian uang atau “materi lainnya” kepada peserta kampanye Pemilu. Namun, frasa “materi lainnya” menimbulkan multitafsir karena tidak memiliki batasan normatif yang jelas sehingga menyulitkan proses penegakan hukum terhadap praktik politik uang seperti pembagian sembako, pakaian dan bantuan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penafsiran yuridis terhadap frasa “materi lainnya” dalam perspektif kepastian hukum serta merekonstruksi norma tersebut guna memperkuat efektivitas penegakan hukum Pemilu. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif pada pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menjelaskan bahwa frasa “materi lainnya” mengandung ambiguitas norma yang bertentangan dengan asas kepastian hukum dan prinsip lex certa karena membuka ruang multitafsir dalam penegakan hukum. Sehingga, perlunya rekonstruksi norma melalui perumusan yang lebih jelas, tegas, serta limitatif untuk mampu menciptakan kepastian hukum serta memperkuat efektivitas pemberantasan politik uang dalam Pemilu.]]>
Copyrights © 2026
