cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 258 Documents
 1   2   3   4   5 
TINJAUAN LITERATUR ATAS ISU KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM MEDIA SOSIAL DAN HUKUM YANG MENGATUR Kila Amira
Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v2i02.57

Abstract

Isu kebebasan berekspresi dalam media sosial dan hukum yang mengaturnya telah menjadi topik yang semakin relevan dan kontroversial di era digital. Tinjauan literatur ini bertujuan untuk menguraikan pemahaman tentang bagaimana kebebasan berekspresi didefinisikan, dipraktekkan, dan diatur dalam konteks media sosial. Dalam literatur ini, kami mengidentifikasi perdebatan tentang batasan-batasan yang harus diterapkan pada kebebasan berekspresi dalam ruang digital, serta dampak sosial, politik, dan hukumnya. Penelitian ini menguraikan perspektif-perspektif yang berbeda terkait isu kebebasan berekspresi di media sosial, termasuk perdebatan seputar peran perusahaan teknologi, tanggung jawab pengguna, serta tantangan dalam mengatasi konten yang berpotensi merugikan. Dalam kerangka hukum, penelitian ini juga menjelaskan peraturan-peraturan yang ada di berbagai negara dan perbandingan hukum tentang kebebasan berekspresi di dunia maya.
HUKUMAN MATI DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) HENDRO SIBURIAN
Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v2i02.58

Abstract

Penjatuhan hukuman mati terkait erat dengan hak yang paling asasi bagi manusia, yang merupakan pidana yang berat dalam arti pelaku akan kehilangan nyawanya yang merupakan sesuatu hak hidup yangtak ternilai harganya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia. Memberi batasan tentang HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Permasalahan penelitian penerapan hukum pidana mati berdasarkan tatanan di Indonesia oleh negara melalui putusan pengadilan yang berarti negara mengambil hak hidup terpidana yang merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi.Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif.
HUKUM DAN ETIKA DALAM TEKNOLOGI MEDIS ISU-ISU KONTEMPORER DALAM KESEHATAN DAN KEDOKTERAN Zizi Ami
Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v2i02.59

Abstract

Hukum dan etika memiliki peran sentral dalam mengatur dan membimbing perkembangan teknologi medis dalam ranah kesehatan dan kedokteran. Artikel ini menjelaskan isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan hukum dan etika dalam teknologi medis, yang menjadi perhatian utama dalam dunia kesehatan saat ini. Diskusi dimulai dengan penekanan pada dilema etis yang timbul dalam konteks penggunaan teknologi medis canggih seperti kecerdasan buatan (AI) dalam diagnosis dan perawatan pasien. Selanjutnya, artikel membahas isu privasi dan keamanan data dalam sistem kesehatan digital, termasuk penggunaan data pasien untuk pengembangan teknologi medis. Selain itu, artikel juga mengulas isu-isu hukum yang berkaitan dengan hak pasien, termasuk akses yang adil dan persamaan dalam layanan kesehatan serta persetujuan informir dalam penggunaan teknologi medis. Isu-isu etis yang timbul dalam konteks penelitian klinis dan eksperimen manusia juga dijelaskan, dengan fokus pada perlindungan hak dan kesejahteraan subjek penelitian.
LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI LEWAT MEDIA INTERNET (E-COMMERCE) DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Henry Kristian Siburian
Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v2i02.60

Abstract

Penggunaan tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik dapat menjamin keamanan suatu pesan informasi elektronik yang menggunakan jaringan public karena tanda tangan elektronik dibuat berdasarkan teknologi kriptografi asimentris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dari sudut sifatnya adalah penelitian normatif (yuridis normatif) penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Berdasarkan penelitian terdapat perbedaan pendapat mengenai kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Pemerintah selayaknya memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik (e-commerce) dengan jalan melakukan/kewajiban diadakannya suatu pendaftaran dalam melaksanakn usaha-usaha transaksi elektronik.
PEMBENTUKAN PERATURAN HUKUM DAERAH SECARA DEMOKRATIS Sumiaty Adelina Hutabarat
Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v2i02.122

Abstract

Produk hukum daerah berupa keputusan dan peraturan pemerintah daerah-daerah dapat ditangkap sebagai produk hukum yang cacat hukum, meskipun masing-masing formasi peraturan perundang-undangan daerah harus selalu memperhatikan konsep rule of law, asas demokrasi dalam pengembangan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian adanya peraturan perundangan-undangan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan prinsip-prnsip hukum yang baik, sesuai dengan hukum Undang-undang nomor 10 Tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan. Prinsip demokrasi telah diterapkan dalam pembentukan pengaturan hukum daerah dengan kapala daerah yang tertuang dalam rancangan peraturan darah yang diusulkan berasal dari pemerintah daerah dan DPRD proses perencanaan legislasi dan regulasi terpadu dan sistematis.
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN HUKUMAN CAMBUK DI ACEH BARAT Anita, Nur
Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v3i02.207

Abstract

ABSTRAK Hukuman cambuk di Aceh merupakan bentuk hukuman yang di atur dalam Qanun Jinayah. Pelaksanaan hukuman cambuk menimbulkan berbagai persepsi masyarakat yaitu ada yang mendukung dan ada juga yang tidak setuju dengan berbagai alasan baik secara psikologis maupun alasan hak asasi manusia. Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh Barat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode empiris yaitu mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumtasi kemudian dianalisa dan mendeskripsikan dalam bentuk tulisan dan kata-kata untuk diambil kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari tahun 2018 sampai tahun 2021 di Kabupaten Aceh Barat terdapat 77 (tujuh puluh tujuh) kasus pelanggaran Qanun Jinayah yang dicambuk brdasarkan Putusan Mahkamah Syari’iyah. Persepsi masyarakat Aceh Barat mendukung pelaksanaan hukuman cambuk bagi pelanggar Syariat Islam karena dapat mencegah terjadinya pelanggaran Syariat Islam dan juga pelaku merasa malu karena dilihat oleh orang ramai.
IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DI PENGADILAN UMU Meka Hawalia
Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v3i02.318

Abstract

Keadilan restoraktif (restroative justice) adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadiakan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh mahkamah agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (peraturan mahkamah agung dan surat edaran mahkamah agung) namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Empiris. Lokasi penelitian yang digunakan sebagai tempat melakukan penelitian adalah pengadilan negeri sinabang. Keadilan restoraktif merupakan alternative penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku ,korban,keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan dan penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.
PENGARUH KEPERCAYAAN HUMAS DALAM BERKOMUNIKASI Bang Sunar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v3i01.352

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami pengaruh kepercayaan diri seorang humas dalam berkomunikasi. Kepercayaan diri sebagai bagian awal dari kegiatan kehumasan dan public speaking dalam komunikasi sangat menarik untuk dikaji, mengingat kehumasan akan terbangun jika memiliki kepercayaan diri dalam berkomunikasi. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dimana kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka dari jurnal, buku, dan juga website komunikasi terpercaya terkait dengan pengaruh kepercayaan diri seorang humas. Kepercayaan diri seorang humas sangat penting karena, dari kepercayaan itu, kita dapat mengetahui dan dengan mudah melakukan suatu komunikasi, baik untuk umum maupun untuk diri kita sendiri.
Instagram sebagai Pengaruh Kuat dalam Transformasi Gaya Hidup Mahasiswa Sianipar, Erick Alpredo
Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v3i01.354

Abstract

Dampak Instagram sebagai platform media sosial yang memengaruhi transformasi gaya hidup mahasiswa. Instagram telah menjadi salah satu media sosial paling populer di kalangan mahasiswa, memberikan platform untuk berbagi foto, cerita, dan tren gaya hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana Instagram memengaruhi gaya hidup mahasiswa dalam berbagai aspek, termasuk pola makan, aktivitas fisik, interaksi sosial, dan persepsi diri. Metode penelitian yang digunakan mencakup survei, wawancara, dan analisis konten Instagram. Survei akan digunakan untuk mengumpulkan data dari mahasiswa tentang frekuensi penggunaan Instagram, jenis konten yang mereka konsumsi, serta perubahan yang mereka alami dalam gaya hidup. Wawancara mendalam akan digunakan untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam tentang pengalaman mahasiswa dengan Instagram. Selain itu, analisis konten Instagram akan mengidentifikasi tren dan pola yang memengaruhi gaya hidup mahasiswa dalam platform ini.
Peran Pendidikan Pancasila Dalam Pembentukan Etika Profesi Di Lingkungan Akademik Simamora, Swanno
Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v3i01.355

Abstract

Penegakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus merupakan upaya atau usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus dalam mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdisiplin dan berkualitas, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat karena PNS sebagai pejabat pemerintah dan abdi masyarakat untuk melayani kepentingan masyarakat diharapkan selalu siap untuk melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penerapan disiplin PNS khususnya tenaga pendidik di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus? (2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran PNS khususnya tenaga pendidik di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus? (3) Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus dalam meningkatkan disiplin PNS khususnya tenaga pendidik Kabupaten Kudus? Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui tingkat disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil khususnya tenaga pendidik di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil khususnya tenaga pendidik di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus. (3) Meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil khususnya tenaga pendidik di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini adalah Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus. Sumber data penelitian melalui: 1) Informan. 2) Responden. Untuk informannya adalah pegawai Dinas Pendidikan dan peneliti mewawancarai 5 orang dan untuk respondennya adalah pendidik dan peneliti mewawancarai 6 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: 1) Wawancara. 2) Observasi 3) Dokumentasi. Data tersebut kemudian diseleksi dan dianalisis melalui 1) Pengumpulan data, 2) Penyajian data, 3) Verifikasi data. Penelitian ini memperoleh hasil sebagai berikut: (1) Jumlah tenaga pendidik yang terkena pelanggaran ringan sebanyak 2 orang, pelanggaran disiplin sedang sebanyak 1 orang. Untuk informannya adalah pegawai Dinas Pendidikan dan peneliti mewawancarai 5 orang dan untuk respondennya adalah pendidik dan peneliti mewawancarai 6 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: 1) Wawancara. 2) Observasi 3) Dokumentasi. Data tersebut kemudian diseleksi dan dianalisis melalui 1) Pengumpulan data, 2) Penyajian data, 3) Verifikasi data. Penelitian ini memperoleh hasil sebagai berikut: (1) Jumlah tenaga pendidik yang terkena pelanggaran ringan sebanyak 2 orang, pelanggaran disiplin sedang sebanyak 1 orang. Untuk informannya adalah pegawai Dinas Pendidikan dan peneliti mewawancarai 5 orang dan untuk respondennya adalah pendidik dan peneliti mewawancarai 6 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: 1) Wawancara. 2) Observasi 3) Dokumentasi. Data tersebut kemudian diseleksi dan dianalisis melalui 1) Pengumpulan data, 2) Penyajian data, 3) Verifikasi data. Penelitian ini memperoleh hasil sebagai berikut: (1) Jumlah tenaga pendidik yang terkena pelanggaran ringan sebanyak 2 orang, pelanggaran disiplin sedang sebanyak 1 orang. 3) Verifikasi data. Penelitian ini memperoleh hasil sebagai berikut: (1) Jumlah tenaga pendidik yang terkena pelanggaran ringan sebanyak 2 orang, pelanggaran disiplin sedang sebanyak 1 orang. 3) Verifikasi data. Penelitian ini memperoleh hasil sebagai berikut: (1) Jumlah tenaga pendidik yang terkena pelanggaran ringan sebanyak 2 orang, pelanggaran disiplin sedang sebanyak 1 orang.

Page 1 of 26 | Total Record : 258

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue