<![CDATA[Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah meningkatkan penggunaan data pribadi sebagai aset strategis dalam praktik bisnis. Kondisi ini menuntut adanya perlindungan data pribadi sebagai kewajiban hukum bagi pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan perlindungan data pribadi sebagai kewajiban hukum pelaku usaha serta mengkaji implementasinya dalam praktik bisnis digital di Indonesia melalui studi kasus kebocoran data Tokopedia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menempatkan pelaku usaha sebagai pengendali data yang wajib menjamin keamanan, kerahasiaan, dan akuntabilitas pengelolaan data pribadi. Namun, implementasi perlindungan data pribadi dalam praktik bisnis digital masih belum optimal. Kasus kebocoran data Tokopedia menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem keamanan siber, dan belum efektifnya pengawasan dan penegakan hukum. Dengan demikian, perlindungan data pribadi di Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan.]]>
Copyrights © 2026
