<![CDATA[Artikel ini mengkaji konsistensi sistem pemidanaan dalam KUHP baru setelah dirumuskannya Pasal 51 dan Pasal 52. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implikasi yuridis tujuan pemidanaan serta menilai kesesuaiannya dengan paradigma korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis melalui telaah KUHP baru, literatur hukum pidana, serta penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 51 dan Pasal 52 memberi dasar pemidanaan yang lebih humanis karena menyeimbangkan kepentingan masyarakat, korban, dan pelaku, serta menolak pemidanaan yang merendahkan martabat manusia. Meski demikian, inkonsistensi masih terlihat karena pidana penjara dan ancaman sanksi berat tetap dominan, sementara mekanisme restoratif dan alternatif non-penjara belum ditopang pedoman teknis yang rinci. Artikel ini merekomendasikan pengaturan prosedur yang jelas, kesiapan kelembagaan, dukungan kebijakan, dan pemahaman aparat agar tujuan pemidanaan restoratif dapat berjalan dalam praktik.]]>
Copyrights © 2026
