<![CDATA[Hukum acara perdata berkedudukan sebagai instrumen utama dalam sistem hukum Indonesia yang berfungsi menjamin penegakan hak-hak perdata dan mewujudkan tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas hukum acara perdata serta dampak penerapannya terhadap kinerja sistem hukum nasional. Metode penulisan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep hukum. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa efektivitas hukum acara perdata di Indonesia belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor mendasar, antara lain substansi peraturan (HIR dan Rv) yang sudah tua dan kurang relevan dengan perkembangan zaman, kualitas dan integritas penegak hukum, keterbatasan sarana prasarana, serta rendahnya akses dan kesadaran hukum masyarakat. Ketidakefektifan tersebut berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan publik, ketidakpastian hukum, dan hambatan dalam iklim investasi. Untuk memperkuat sistem hukum nasional, disimpulkan bahwa diperlukan pembaruan menyeluruh, mulai dari penyusunan undang-undang acara perdata yang baru, peningkatan kualitas sumber daya manusia, modernisasi layanan peradilan, hingga sosialisasi hukum yang luas kepada masyarakat.]]>
Copyrights © 2026
