<![CDATA[Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia terus meningkat dan telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara yuridis telah membedakan penanganan hukum antara penyalah guna (korban/pecandu) yang wajib direhabilitasi, dan pengedar yang diancam sanksi pidana berat. Namun dalam praktiknya, masih banyak penyalah guna yang dijatuhi hukuman penjara sehingga memicu masalah tumpang tindih regulasi dan kemandekan fungsi pemulihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan hukum rehabilitasi bagi penyalah guna serta penerapan sanksi pidana bagi pengedar narkotika di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna telah diatur kuat dalam UU Narkotika, SEMA No. 4 Tahun 2010, dan Peraturan Bersama 7 Lembaga Negara. Kendati demikian, sinkronisasi di tingkat penegakan hukum masih lemah karena penyalah guna sering dijerat dengan pasal kepemilikan. Sementara itu, kebijakan hukum terhadap pengedar tetap bersifat represif melalui sanksi pidana penjara, denda besar, seumur hidup, hingga pidana mati guna memberikan efek jera. Penyelarasan regulasi ini kini disesuaikan pasca-berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.]]>
Copyrights © 2026
