<![CDATA[Penelitian ini mengkaji pola komunikasi vertikal dan horizontal pada instansi pemerintahan di Kota Serang, Provinsi Banten, untuk mengidentifikasi hambatan struktural dan kultural yang menghambat koordinasi birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, memanfaatkan wawancara mendalam, observasi non-partisipan, dan studi dokumentasi. Teknik purposive sampling diterapkan pada dua belas informan kunci yang terdiri atas pejabat struktural dan staf koordinasi dengan masa kerja minimal tiga tahun. Data dianalisis secara tematik melalui reduksi sistematis, penyajian matriks, dan penarikan kesimpulan, dengan validitas dijaga melalui triangulasi sumber dan metode serta member checking. Temuan menunjukkan bahwa komunikasi vertikal masih didominasi pola satu arah dan formal, menciptakan asimetri informasi dan umpan balik yang tertunda. Sebaliknya, komunikasi horizontal sangat bergantung pada jaringan informal dan platform pesan digital yang lincah namun minim akuntabilitas institusional, sehingga berpotensi memicu fragmentasi implementasi kebijakan. Penelitian mengonfirmasi bahwa budaya hierarkis kaku, sistem informasi yang tidak terintegrasi, dan ketiadaan forum koordinasi lintas-OPD yang terstandar menjadi penghambat utama. Studi ini menyumbangkan kerangka pemetaan komunikasi kontekstual bagi pemerintah daerah urban serta merekomendasikan integrasi platform koordinasi digital resmi dengan forum antar-OPD terstruktur. Hasil penelitian memberikan implikasi praktis bagi reformasi tata kelola administrasi publik dan menawarkan model yang dapat direplikasi untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi birokrasi di kota menengah Indonesia.]]>
Copyrights © 2026
