<![CDATA[Instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan perangkat hukum yang dirancang sebagai mekanisme preventif dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, efektivitas AMDAL seringkali dipertanyakan karena tidak mampu mencegah berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi akibat proyek pembangunan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya peran AMDAL dalam mencegah kerusakan lingkungan, serta mengeksplorasi upaya hukum dan kebijakan yang dapat dilakukan untuk memperkuatnya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan kualitatif, artikel ini mengidentifikasi sejumlah persoalan utama, antara lain: proseduralisasi AMDAL yang bersifat formalitas, konflik kepentingan dalam penyusunan dokumen, minimnya partisipasi publik, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Artikel ini merekomendasikan reformasi regulasi, pembentukan lembaga independen, penguatan partisipasi masyarakat, peningkatan kualitas konsultan lingkungan, serta penegakan hukum yang lebih tegas. Penguatan instrumen AMDAL mutlak diperlukan sebagai upaya strategis untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan ekologis.]]>
Copyrights © 2026
