Veyza Olivia
Universitas Negeri Semarang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Jaminan dalam Perbankan Syariah Kaitanya dengan Prinsip Keadilan Syariah Armanda Nur Ardiyanto; Veyza Olivia; Rikza Dinaya Arsyada; Karomatul Ulya; Kurnia Larasati; Baidhowi Baidhowi
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 02 (2026): APRIL - MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh sebuah lembaga keuangan yang berpegang teguh pada prinsip Hukum Syariah, yakni Perbankan Syariah. Dengan menganalisis pelaksanaan eksekusi lelang jaminan yang merupakan mekanisme hukum dalam mengamankan pelunasan kewajiban nasabah apabila nasabah melakukan wanprestasi, dimana setiap transaksi pembiayaan diwajibkan untuk menyertakan jaminan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan memiliki hak untuk menyita jaminan nasabah yang telah jatuh tempo. Sesuai Undang - Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan. Dalam praktik pembiayaan bank syariah prinsip keadilan (al `adl) yang membedakan dari bank konvensional. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika Parate Executie berpotensi mengabaikan prinsip keadilan Dimana hak seorang kreditur untuk melakukan penjualan barang jaminan seolah-olah miliknya sendiri. Praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan syariah. Dalam perspektif fikih muamalah, konsep bai’ al-jabri terhadap harta muflis mensyaratkan adanya otoritas hakim, Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, telah ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah, termasuk pelaksanaan eksekusi jaminan, merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Putusan ini secara implisit membatasi praktik eksekusi sepihak oleh kreditur dan menegaskan pentingnya keterlibatan lembaga peradilan dalam menjamin keadilan. Urgensi penelitian ini terletak pada mekanisme eksekusi jaminan yang sesuai dengan maqashid al-syariah.
Analisis Kritis terhadap Lemahnya Instrumen AMDAL dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Veyza Olivia; Najwa Khairani Putri R; Aryasatya Yusuf Wiryawan
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 02 (2026): APRIL - MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan perangkat hukum yang dirancang sebagai mekanisme preventif dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, efektivitas AMDAL seringkali dipertanyakan karena tidak mampu mencegah berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi akibat proyek pembangunan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya peran AMDAL dalam mencegah kerusakan lingkungan, serta mengeksplorasi upaya hukum dan kebijakan yang dapat dilakukan untuk memperkuatnya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan kualitatif, artikel ini mengidentifikasi sejumlah persoalan utama, antara lain: proseduralisasi AMDAL yang bersifat formalitas, konflik kepentingan dalam penyusunan dokumen, minimnya partisipasi publik, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Artikel ini merekomendasikan reformasi regulasi, pembentukan lembaga independen, penguatan partisipasi masyarakat, peningkatan kualitas konsultan lingkungan, serta penegakan hukum yang lebih tegas. Penguatan instrumen AMDAL mutlak diperlukan sebagai upaya strategis untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan ekologis.