<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli tanah yang belum bersertifikat dari perspektif yuridis dan sosiologis. Secara yuridis, perbuatan penipuan dalam jual beli tanah termasuk tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena mengandung unsur perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain. Ketiadaan sertifikat sebagai alat bukti hak atas tanah sering dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan penipuan, sehingga menimbulkan kerugian bagi korban. Dari sisi sosiologis, kasus ini merupakan lemahnya kesadaran hukum masyarakat serta terbatasnya pemahaman terhadap pentingnya legalitas hak atas tanah. Kondisi tersebut akan menimbulkan potensi konflik sosial dan menurunkan rasa kepercayaan dalam hubungan hukum perdata di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku penipuan dan dampak sosial yang ditimbulkan terhadap korban dan lingkungan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mendorong kesadaran hukum masyarakat serta memperkuat upaya pencegahan tindak pidana penipuan dalam jual beli tanah yang belum bersertifikat.]]>
Copyrights © 2026
