<![CDATA[Pengawasan dalam pengelolaan anggran atau keuangan Ditetapkannya Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan mandat mengurus tata kelola pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di desa. Sumber dana yang begitu besar diberikan pemerintah pusat kepada desa untuk mengelola segala potensi desa guna peningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Untuk menciptakan tata kelola keuangan desa yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Ditjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri bekerjasama membuat aplikasi yang disebut Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam mengelola anggaran yang ada di desa. Hal ini bertujuan untuk membantu pemerintah desa lebih mandiri dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan efisien, serta meningkatkan transparansi dalam akuntabilitas keuangan desa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa seperti kepemimpinan, sumber daya manusia, komitmen dan komunikasi.]]>
Copyrights © 2026
