Digital Divide dalam Implementasi E-government di Indonesia: Systematic Literature Review tentang Dampaknya terhadap Ketimpangan Akses Pelayanan Publik

Winda Fransiska (Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Indonesia)
Rani Aulia Wulandari (Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Indonesia)
Citra Zefanya Hesi (Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Indonesia)
Asyfa Nurul Askia (Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Indonesia)
Boni Saputra (Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Indonesia)

Jurnal Penelitian Inovatif
Vol 6 No 2 (2026): JUPIN Mei 2026

Transformasi digital melalui penerapan e-government menjadi salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan publik. Namun, implementasi layanan digital belum sepenuhnya mampu menghadirkan akses yang merata bagi seluruh masyarakat karena masih terdapat kesenjangan digital (digital divide) yang dipengaruhi oleh faktor infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan literasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara digital divide dan implementasi e-government dalam pelayanan publik di Indonesia serta mengidentifikasi strategi yang dapat mendukung pelayanan publik yang lebih inklusif. Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Literatur diperoleh melalui penelusuran pada Google Scholar dengan rentang publikasi tahun 2021–2026. Berdasarkan proses seleksi menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi, sebanyak 37 artikel ilmiah dinyatakan memenuhi syarat dan dianalisis dalam penelitian ini. Hasil sintesis menunjukkan bahwa kesenjangan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital masyarakat, serta disparitas kapasitas pemerintah daerah merupakan faktor dominan yang menghambat pemerataan akses layanan publik berbasis elektronik. Selain itu, kelompok rentan seperti masyarakat berpenghasilan rendah, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah tertinggal masih menghadapi hambatan signifikan dalam mengakses layanan digital. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pendekatan pelayanan hybrid yang mengintegrasikan layanan digital dan tatap muka menjadi strategi yang paling efektif untuk menjaga inklusivitas pelayanan publik di tengah ketimpangan akses digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi e-government tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh pemerataan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital, penguatan kapasitas kelembagaan, serta penerapan evaluasi berbasis indikator inklusivitas guna mewujudkan pelayanan publik yang adil dan berkelanjutan.