<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang bertindak sebagai joki atau pengganti dalam pelaksanaan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/Pn. Tjk. Fenomena praktik perjokian dalam seleksi CPNS merupakan bentuk penyalahgunaan sistem elektronik yang merugikan integritas proses rekrutmen aparatur negara serta mencederai prinsip keadilan dan meritokrasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis difokuskan pada penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan joki memenuhi unsur tindak pidana akses ilegal dan/atau manipulasi informasi elektronik yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak. Pertanggungjawaban pidana dibebankan berdasarkan terpenuhinya unsur kesalahan berupa kesengajaan (dolus) serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar. Putusan hakim mencerminkan upaya penegakan hukum untuk menjaga kredibilitas sistem seleksi berbasis komputer dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan siber di lingkungan administrasi pemerintahan.]]>
Copyrights © 2026
