<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum korporasi terhadap praktik fraud penggajian berupa pembayaran gaji kepada pegawai fiktif (ghost employee). Fenomena ini merupakan salah satu bentuk kejahatan internal yang memanfaatkan kelemahan sistem pengendalian perusahaan, sehingga menimbulkan kerugian finansial dan merusak reputasi korporasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, apabila terbukti terdapat keterlibatan pengurus atau adanya kelalaian dalam sistem pengawasan internal. Penerapan teori pertanggungjawaban seperti vicarious liability, identification theory, aggregation theory, dan organization model theory memperkuat dasar pembebanan tanggung jawab kepada korporasi. Selain sanksi pidana berupa denda, pencabutan izin usaha, dan kewajiban penggantian kerugian, praktik ini juga berdampak pada menurunnya kepercayaan publik, investor, dan mitra bisnis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengendalian internal dan penerapan prinsip Good Corporate Governance guna mencegah terjadinya fraud penggajian serta meningkatkan akuntabilitas korporasi.]]>
Copyrights © 2026
