<![CDATA[Artikel ini membahas peran kewajiban perkawinan antara suami dan istri dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT masih menjadi permasalahan sosial dan hukum yang signifikan karena berdampak tidak hanya pada korban, tetapi juga terhadap stabilitas keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban oleh kedua pasangan suami istri berkontribusi dalam terciptanya rumah tangga yang harmonis serta meminimalkan potensi terjadinya kekerasan dalam keluarga. Sikap saling menghormati, tanggung jawab, komunikasi, dan kesadaran hukum merupakan faktor-faktor penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya edukasi masyarakat mengenai tanggung jawab perkawinan serta penegakan hukum yang konsisten guna mengurangi kasus KDRT. Oleh karena itu, penguatan kesadaran terhadap kewajiban perkawinan dan peningkatan mekanisme perlindungan hukum dipandang sebagai upaya preventif yang penting dalam menciptakan keluarga yang aman dan bebas dari kekerasan.]]>
Copyrights © 2026
