<![CDATA[Kajian ini merekomendasikan kerangka kebijakan lima lapis: reformasi regulasi dengan definisi legal yang jelas, sertifikasi hybrid yang diperkuat, AMDAL Dinamis yang mencakup dampak operasional, mekanisme daya dukung berbasis sains, serta penguatan akses keadilan lingkungan. Kajian ini merupakan tinjauan literatur sistematis (Systematic Literature Review/SLR) yang mengkaji praktik greenwashing dalam sektor pariwisata Indonesia dari perspektif hukum lingkungan. Menggunakan protokol PRISMA 2020, sebanyak 27 artikel peer-reviewed (2000–2024) dari basis data nasional dan internasional dianalisis secara sintetis. Kajian mengidentifikasi lima tipologi greenwashing: label greenwashing, narrative greenwashing, structural greenwashing, regulatory arbitrage greenwashing, dan community displacement greenwashing. Temuan empiris menunjukkan bahwa aktivitas wisata bahari yang dikemas sebagai ekowisata menyebabkan kerusakan ekologis nyata, termasuk penurunan tutupan karang hidup sebesar 34% di Kepulauan Derawan dan peningkatan karang mati dari 12% menjadi 28% di Raja Ampat. Kerangka hukum lingkungan Indonesia mengandung celah struktural serius: tidak adanya definisi legal klaim lingkungan, sertifikasi yang tidak wajib, mekanisme daya dukung yang tidak berjalan efektif, dan kapasitas penegakan hukum yang lemah. Analisis komparatif terhadap Kosta Rika, Selandia Baru, Bhutan, dan Maladewa menunjukkan bahwa sistem sertifikasi hybrid dikombinasikan dengan kewajiban pengungkapan dan batas kunjungan berbasis sains merupakan pendekatan anti-greenwashing yang paling efektif. Kajian merekomendasikan kerangka kebijakan lima lapis: reformasi regulasi berbasis definisi, sertifikasi hybrid yang diperkuat, AMDAL dinamis, mekanisme daya dukung berbasis sains, dan penguatan akses keadilan lingkungan. Kata Kunci: greenwashing, ekowisata, hukum lingkungan, pariwisata berkelanjutan]]>
Copyrights © 2026
