<![CDATA[Pembaharuan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai perubahan fundamental dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Salah satu aspek penting dalam pembaharuan ini adalah perubahan dalam penyusunan dan pemilihan sanksi pidana yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan (retributif), tetapi juga mengakomodasi pendekatan restoratif, rehabilitatif, dan korektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep sanksi pidana, tujuan pemidanaan, jenis-jenis sanksi, serta prinsip dan pedoman dalam pemilihan sanksi pidana dalam KUHP terbaru. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP 2023 memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi melalui prinsip individualisasi pidana dan pendekatan keadilan restoratif. Namun demikian, implementasi paradigma baru ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek kesiapan aparat penegak hukum dan budaya hukum masyarakat.]]>
Copyrights © 2026
