<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah serta derajat desentralisasi fiskal pada Pemerintah Kabupaten Jombang selama tahun 2020–2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pusat, sementara peran PAD dalam struktur pendapatan daerah relatif kecil, kondisi yang semakin menonjol selama gelombang pandemi COVID-19 dan proses pemulihan ekonomi. Metode yang diadopsi dalam studi ini bersifat kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana analisis data menggunakan sumber sekunder berupa laporan realisasi APBD Kabupaten Jombang yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Untuk mengidentifikasi kecenderungan dan pola kinerja fiskal daerah, analisis dilaksanakan melalui perhitungan terhadap Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) serta Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). Temuan studi mengungkapkan bahwa nilai rata-rata RKKD mencapai 21,32%, yang termasuk dalam klasifikasi rendah, serta rata-rata DDF sebesar 12,58% yang tergolong kategori kurang. Terjadi penurunan signifikan pada tahun 2021–2022 akibat dampak pandemi, namun pada tahun 2023–2024 menunjukkan tren pemulihan meskipun belum optimal. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemandirian keuangan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kabupaten Jombang masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi PAD dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif.]]>
Copyrights © 2026
