<![CDATA[Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan pertama, bagaimana implementasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kepala Desa di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Kedua, bagaimana hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kepala Desa di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Ketiga, bagaimana konsep ideal fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kepala Desa. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap Kepala Desa belum sesuai dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dan Perda Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Terdapat beberapa hambatan yang dialami yaitu kurangnya pemahaman pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dan kurangnya partisipasi masyarakat. Penelitian yang dilaksanakan juga menawarkan gagasan konsep ideal dari fungsi pengawasan BPD terhadap kepala desa dengan berdasarkan pada aspek peraturan, aspek sumber daya manusia, aspek pemerintah daerah, aspek peran masyarakat, dan aspek hubungan Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa.]]>
Copyrights © 2024
