<![CDATA[Pertanggungjawaban pidana mantan Kepala Daerah Kota Bengkulu dalam kasus penyalahgunaan aset-aset daerah berupa Mega Mall dan Pasar Tradisional Modern (PTM), sebagaimana tercatat dalam Perkara Nomor 70/Pid.SusTPK/2025/PN.Bgl. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa setiap penyelenggara negara tunduk pada hukum, termasuk dalam pengelolaan aset dan keuangan daerah. Permasalahan dalam perkara ini berawal dari alih status lahan Mega Mall dan PTM dari Hak Pengelolaan Lahan (HPL) menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pada tahun 2004, yang selanjutnya dijadikan agunan kredit oleh pihak ketiga. Pengelola objek tersebut tidak pernah menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun hasil bagi pengelolaan ke kas Pemerintah Kota Bengkulu, sehingga mengakibatkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Perkara ini melibatkan tujuh orang terdakwa, termasuk mantan Wali Kota Bengkulu Ahmad Kanedi, yang didakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Tujuan penelitian adalah menganalisis unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam perkara ini, mengkaji kesesuaian dakwaan dan pembuktian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengidentifikasi implikasinya terhadap penegakan hukum dan terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance) di Kota Bengkulu.]]>
Copyrights © 2026
